MEDAN, KALSELUPDATE.ID – Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Sumatera Utara dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Dukungan sektor jasa keuangan juga menjadi faktor penting agar masyarakat lebih mudah mengakses pembiayaan perumahan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat bertemu jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (3/6/2026).
Menurut Bobby, program penyediaan rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk lembaga keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.
“Karena ini merupakan program Pemerintah Pusat yang juga didukung pemerintah daerah, kami berharap ada dukungan dari OJK untuk mempercepat pelaksanaannya,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan skema subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan kolaborasi lebih luas dengan sektor jasa keuangan.
Bobby menilai sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan regulator keuangan akan mempercepat realisasi program perumahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Selain membahas sektor perumahan, Bobby juga mengusulkan adanya forum komunikasi rutin antara kepala daerah dan pelaku industri jasa keuangan.
Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk menyampaikan kebutuhan daerah sekaligus menyelaraskan berbagai program pembangunan dengan dukungan sektor keuangan.
“Masukan dari daerah perlu didengar sehingga program-program yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran dan efektif,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bobby juga menyampaikan apresiasi atas pergantian kepemimpinan OJK Sumut yang kini dipimpin Triyoga Laksito menggantikan Khoirul Muttaqien.
Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
“Kami berkomitmen untuk terus menyelaraskan program-program OJK dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota,” ujar Triyoga.