BANJARBARU, KALSELUPDATE.ID – Pemerintah Kota Banjarbaru mulai memperketat administrasi pertanahan sebagai langkah mencegah munculnya sengketa dan tumpang tindih kepemilikan lahan di kemudian hari.
Kebijakan tersebut ditegaskan Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby saat memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan SKPD, camat, dan lurah di Aula Gawi Sabarataan.
Menurut Lisa, ketelitian dalam penerbitan dokumen pertanahan menjadi kunci untuk menghindari persoalan hukum yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Ulun minta tolong di Banjarbaru jangan sampai ada tanah yang bermasalah,” ujarnya.
Ia menegaskan penataan administrasi pertanahan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib dan akuntabel.
Karena itu, camat dan lurah diminta lebih cermat dalam memverifikasi data sebelum menerbitkan dokumen pertanahan, khususnya surat sporadik yang kerap menjadi dasar penguasaan lahan.
Selain pembenahan administrasi pertanahan, Lisa juga meminta perangkat daerah terkait melakukan pendataan ulang terhadap aset milik pemerintah daerah agar tercatat dan terkelola dengan baik.
“Penertiban aset milik daerah dan administrasi pertanahan harus terus diperkuat, termasuk menghindari penerbitan surat sporadik yang sangat berpotensi menimbulkan tumpang tindih lahan,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan untuk meminimalkan potensi konflik lahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam rapat yang sama, Lisa juga mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan efisiensi belanja dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah tetap menjaga sinergi dan kekompakan dalam mendukung pembangunan Kota Banjarbaru.
“Banjarbaru harus terus bergerak menuju kota yang lebih maju, tertata, adil, dan sejahtera sesuai visi yang telah ditetapkan,” ujarnya.