BANJARMASIN, KALSELUPDATE.ID – Kecamatan Banjarmasin Selatan masih menjadi wilayah yang paling banyak dikeluhkan warga terkait kondisi jalan rusak dan berlubang di Kota Banjarmasin.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kota menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu prioritas penanganan infrastruktur jalan tahun ini.
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin menunjukkan hingga pertengahan 2026 terdapat 219 laporan jalan berlubang yang disampaikan masyarakat dari berbagai wilayah kota.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 titik telah diperbaiki, sementara 37 laporan berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dan tiga titik lainnya masih dalam proses penanganan.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandy Wijaya, mengatakan laporan masyarakat menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas perbaikan, terutama pada ruas jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Ini menjadi perhatian khusus kami agar segera ditangani dan tidak membahayakan masyarakat,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Selain menindaklanjuti aduan warga, tim PUPR juga rutin melakukan pemantauan lapangan untuk menemukan kerusakan yang belum dilaporkan masyarakat.
Menurut Chandra, langkah tersebut dilakukan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat sebelum kondisi jalan mengalami kerusakan yang lebih parah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jalan berlubang yang ditemukan di lingkungan masing-masing.
“Semakin cepat informasi kami terima, semakin cepat pula penanganan bisa dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Rian Zulfikar, mengapresiasi langkah cepat PUPR dalam merespons keluhan masyarakat terkait jalan rusak.
Meski demikian, ia menilai kondisi infrastruktur jalan, khususnya di wilayah Banjarmasin Selatan, masih memerlukan perhatian lebih serius karena menyangkut keselamatan pengguna jalan.
“Jalan berlubang bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, perbaikan di Banjarmasin Selatan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Rian juga mendorong peningkatan kualitas penambalan jalan dan penguatan sistem pemeliharaan rutin agar kerusakan tidak terus berulang.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga perlu diperkuat untuk menangani ruas jalan yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.
“Kami di DPRD siap mendukung dari sisi anggaran dan pengawasan. Yang diharapkan masyarakat adalah perubahan nyata dan perbaikan jalan yang lebih cepat serta berkelanjutan,” pungkasnya.