BANJARBARU, Kalselupdate.id – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah Kalimantan Selatan memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, kuota BBM subsidi yang dialokasikan pemerintah pusat untuk wilayah tersebut disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Kondisi itu mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Polda Kalsel dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan jajaran Pertamina, terungkap bahwa persoalan antrean tidak semata-mata disebabkan keterbatasan pasokan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Pertamina, kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan masih berada dalam batas aman sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Karena itu, seluruh pihak sepakat perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya persoalan distribusi maupun penyalahgunaan di lapangan.
Sejumlah indikasi yang menjadi perhatian antara lain dugaan penimbunan BBM subsidi, praktik premanisme dalam rantai distribusi, hingga potensi penyalahgunaan mekanisme pembelian BBM bersubsidi.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menjelaskan bahwa penyaluran solar subsidi saat ini telah menggunakan sistem QR Code untuk mengendalikan pembelian agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, setiap pengguna memiliki batas pembelian tertentu yang telah tercatat dalam sistem, sementara petugas SPBU diwajibkan melakukan verifikasi saat transaksi berlangsung.
Meski demikian, Pertamina mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Muhidin menilai penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran subsidi energi.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK dengan sistem QR Code sehingga pengawasan terhadap pembelian BBM subsidi dapat dilakukan lebih akurat.
“Kita perlu memperkuat sistem pengendalian. Integrasi data kendaraan melalui STNK perlu dikaji agar pengawasan lebih efektif dan penyalahgunaan subsidi dapat diminimalkan,” ujar Muhidin.
Selain itu, pola distribusi BBM dari depo menuju SPBU juga menjadi perhatian karena dinilai perlu lebih terkoordinasi guna menghindari keterlambatan pasokan di lapangan.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, termasuk menindak potensi penimbunan maupun praktik-praktik yang dapat mengganggu penyaluran kepada masyarakat.
Hasil evaluasi ini selanjutnya akan menjadi dasar langkah bersama antara Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, dan Pertamina dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar serta tepat sasaran.