kalselupdate.id — Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyatakan bahwa negaranya tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela kunjungannya ke Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Minggu (27/9/2026), sebagai tanggapan atas kebuntuan diplomatik yang berkepanjangan.
Ketegangan antara Teheran dan Washington mencapai titik didih baru menyusul serangkaian sanksi ekonomi dan aksi militer yang dialami Iran dalam beberapa waktu terakhir. Pezeshkian menegaskan bahwa setiap upaya diplomasi yang dilakukan sebelumnya justru berakhir dengan peningkatan tekanan, baik melalui sanksi maupun serangan fisik, sehingga kredibilitas pihak Amerika Serikat di mata Teheran kini berada di titik nadir.
“Kami tidak memiliki kepercayaan terhadap pihak Amerika dan tidak tahu atas dasar apa kesepahaman dapat dicapai dengan mereka,” ujar Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Dalam kunjungannya ke PBB, Pezeshkian bersama Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membawa sebuah proposal perdamaian yang komprehensif. Usulan tersebut mencakup rencana pengakhiran konflik di wilayah tersebut serta pembukaan kembali Selat Hormuz dalam kerangka waktu tujuh hari, sebagai langkah konkret meredam eskalasi yang mengancam jalur perdagangan minyak dunia.
Menurut skema yang ditawarkan, langkah awal akan dimulai dengan proses persiapan selama empat hingga lima hari, diikuti dengan pembukaan jalur Selat Hormuz pada hari keenam. Puncaknya, pada hari ketujuh, kedua belah pihak diharapkan memulai perundingan intensif mengenai kesepakatan akhir, termasuk isu sensitif terkait program nuklir Iran yang selama ini menjadi ganjalan utama dalam hubungan bilateral kedua negara.
Iran menuntut agar Washington segera mencabut blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran, menangguhkan sanksi atas ekspor minyak, serta mencairkan aset Iran yang terbekukan senilai 12 miliar dolar AS. Sebagai kompensasi, Teheran menjamin normalisasi lalu lintas di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi seperlima perdagangan energi global, sekaligus mematuhi gencatan senjata yang mencakup Lebanon dan Yaman.
Pezeshkian menolak anggapan bahwa Iran bertanggung jawab atas penutupan Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa blokade tersebut merupakan respons wajar atas langkah Amerika Serikat yang memutus akses Iran terhadap dunia luar. Baginya, penutupan jalur perairan itu adalah bentuk pertahanan diri yang terpaksa diambil saat negara tersebut berada di bawah tekanan militer dan ekonomi yang agresif.
Lebih jauh, Presiden Iran menyoroti bahwa negaranya tidak pernah melakukan agresi militer terhadap negara mana pun dalam dua abad terakhir. Ia menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang memicu perang dengan harapan sistem pemerintahan Iran akan runtuh dengan cepat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Iran mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi serta ancaman keamanan yang bertubi-tubi.
Pezeshkian juga menyamakan kebijakan sanksi Amerika Serikat dengan taktik yang digunakan di Gaza, di mana akses terhadap kebutuhan pokok seperti obat-obatan, makanan, dan air dibatasi secara ketat. Ia meyakini bahwa siapa pun yang mencoba menundukkan rakyat Iran dengan metode tersebut akan menghadapi kesalahan perhitungan yang fatal, karena ketahanan nasional Iran tetap terjaga meskipun menghadapi isolasi internasional.
Terkait keamanan regional, Pezeshkian menegaskan bahwa stabilitas di Timur Tengah harus dibangun melalui kerja sama antarnegara di kawasan tanpa campur tangan kekuatan asing. Ia secara tegas menolak kehadiran polisi kawasan yang didorong oleh Amerika Serikat dan Israel. Ia melihat ada upaya sistematis dari pihak luar untuk mengadu domba negara-negara Islam demi menguasai sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut.
Dalam konteks hubungan regional, Presiden Iran menyatakan optimismenya bahwa Arab Saudi memiliki peran sentral untuk mempersatukan dunia Islam. Ia juga mengklarifikasi bahwa tindakan kelompok Houthi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan komando dari Teheran, meskipun ia menyatakan simpati terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai korban ketidakadilan. Ia berharap dialog dapat menjadi jalan keluar utama bagi perselisihan antarnegara saudara di kawasan tersebut.
Pemerintah Iran, melalui perantara Qatar dan Pakistan, kini menantikan tanggapan resmi dari Washington mengenai proposal tersebut. Pezeshkian menekankan bahwa negosiasi harus didasarkan pada nota kesepahaman yang telah dicapai pada bulan Juni lalu, dan menuntut AS untuk segera memberikan kejelasan posisi. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Iran tidak mencari perang, namun tidak akan ragu untuk mempertahankan diri jika kedaulatannya terus dilanggar oleh pihak agresor.
