kalselupdate.id — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet ketujuh pada Kamis (1/10/2026) pekan lalu. Langkah ini menjadi perhatian publik karena sejumlah pejabat yang merupakan peninggalan era Presiden ke-7 Joko Widodo tetap dipertahankan dalam lingkaran kekuasaan, meskipun posisi mereka mengalami pergeseran signifikan. Perubahan ini tercatat sebagai upaya konsolidasi yang dilakukan Presiden Prabowo memasuki paruh kedua masa jabatannya.
Salah satu perubahan mencolok adalah pergantian posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang sebelumnya dijabat oleh Pratikno. Pratikno, yang dikenal sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di era Joko Widodo, kini menduduki posisi baru sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Jabatan Menko PMK kini dipercayakan kepada Sugiono. Selain itu, terjadi pula pergantian pada posisi Kapolri, di mana jabatan tersebut kini diemban oleh Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Pengamat politik dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi, menilai pola reshuffle kali ini menunjukkan strategi Presiden Prabowo untuk menyusun konfigurasi pemerintahan yang lebih mencerminkan visi pribadinya tanpa harus menciptakan perpecahan dengan rezim sebelumnya. Menurutnya, pihak-pihak yang kerap disebut sebagai “orang-orang Jokowi” tidak benar-benar disingkirkan dari orbit kekuasaan. Mereka hanya dipindahkan dari posisi dengan otoritas komando langsung ke posisi yang pengaruhnya lebih bergantung pada akses langsung kepada Presiden.
“Mereka yang dianggap orang Jokowi itu tidak dikeluarkan dari orbit kekuasaan, tetapi dipindahkan dari posisi yang memiliki otoritas langsung ke posisi yang pengaruhnya lebih bergantung pada akses kepada Presiden,” ujar Jojo Rohi.
Pergeseran ini dinilai sebagai perubahan sumber kekuasaan dari institutional power menuju presidentially delegated power. Jojo menjelaskan bahwa Kapolri misalnya, memiliki rantai komando institusional yang sangat kuat, sementara Kepala Staf Kepresidenan lebih mengandalkan mandat dan kepercayaan langsung dari Presiden. Dengan cara ini, Prabowo tetap mampu melakukan konsolidasi kekuasaan sambil memelihara koalisi politik yang stabil dan mencegah potensi pembelotan dari pihak-pihak yang memiliki hubungan historis dengan Jokowi.
Senada dengan pandangan tersebut, pengamat politik dari Populi Center, Usep Seup Ahyar, menyebut perombakan kabinet kali ini lebih didominasi oleh upaya menjaga keseimbangan politik dibandingkan sekadar penyegaran organisasi. Ia memandang langkah Prabowo sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan yang mulai menunjukkan karakter politiknya sendiri secara mandiri. Meskipun mencopot Pratikno dari posisi Menko PMK, Prabowo tetap memberikan ruang bagi figur lama untuk berkontribusi di posisi lain dalam pemerintahan.
Usep menyoroti bahwa rotasi pejabat yang berulang dalam kabinet ini lebih mencerminkan logika loyalitas ketimbang logika kompetensi teknokratis. Pemindahan pejabat dari satu posisi ke kursi lain tanpa melibatkan banyak figur baru dari luar lingkaran dinilai menunjukkan bahwa evaluasi kinerja kabinet sering kali tidak didasarkan pada indikator yang terbuka untuk publik. Hal ini mempertegas bahwa keberlanjutan karier politik para elite saat ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan kedekatan dengan Presiden Prabowo.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan tujuh kali reshuffle kabinet dengan skala yang bervariasi. Perombakan kali ini dikategorikan sebagai salah satu yang terbesar dibandingkan dengan pergeseran sebelumnya yang cenderung bersifat parsial. Reshuffle pertama terjadi pada Februari 2025, diikuti dengan serangkaian perubahan pada September dan Oktober 2025, hingga April dan September 2026. Dinamika ini menunjukkan bahwa Presiden terus melakukan penyesuaian terhadap struktur pemerintahannya guna memastikan pusat kendali strategis berada dalam genggamannya.
Upaya rebalancing kekuasaan ini dipandang sebagai langkah pragmatis dalam politik koalisi saat ini. Dengan tidak memutus hubungan secara keras terhadap jejaring Jokowi, Prabowo dinilai berhasil menjaga stabilitas nasional sambil tetap memperkuat kendali atas kebijakan-kebijakan strategis pemerintah. Transisi kekuasaan yang dijalankan dengan memindahkan figur-figur kunci tersebut menjadi bukti bahwa Prabowo memilih jalan moderat untuk memastikan loyalitas elite tetap terjaga di dalam sistem pemerintahan yang sedang ia bangun.
