kalselupdate.id — Ketidakpastian politik menyelimuti Israel menjelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan kurang dari satu bulan ke depan. Situasi ini menjadi titik balik krusial bagi negara tersebut setelah menghadapi dampak serangan 7 Oktober 2023 serta rangkaian pertempuran berkepanjangan di Gaza, Lebanon, dan ketegangan dengan Iran. Berdasarkan berbagai jajak pendapat yang dirilis, peta kekuatan politik di Knesset atau parlemen Israel masih berada dalam kondisi yang sangat tidak menentu.
Selama lebih dari dua tahun, koalisi partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diprediksi secara konsisten akan gagal mencapai ambang batas 61 kursi parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Meski demikian, lawan politik utamanya, mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Gadi Eisenkot, juga tidak memiliki jalan yang mulus untuk meraih tampuk kekuasaan. Data terbaru dari Channel 13 menunjukkan kebuntuan ekstrem dengan proyeksi blok oposisi hanya meraih 52 kursi, sementara koalisi petahana mendapatkan 51 kursi, sehingga keduanya belum mampu mengamankan mayoritas.
Partai Yashar yang dipimpin oleh Eisenkot saat ini menempati posisi puncak jajak pendapat dengan perolehan 22 kursi, dibandingkan dengan Partai Likud milik Netanyahu yang diproyeksikan hanya meraih 18 kursi. Upaya Eisenkot untuk mendongkrak perolehan suaranya terhambat oleh sikapnya yang menolak berkoalisi dengan partai-partai Arab di Israel. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadinya parlemen yang sangat terfragmentasi pasca-pemungutan suara nanti.
Sentimen publik terhadap pemerintah saat ini berada pada titik terendah, dengan tingkat kepercayaan institusi negara yang merosot tajam menjadi 34 persen pada 2025 dari angka 61 persen pada tahun 2012. Tragedi 7 Oktober menjadi beban politik terberat bagi Netanyahu, di mana sebagian besar responden Yahudi menyatakan peristiwa tersebut menjadi faktor penentu utama dalam menentukan pilihan mereka pada pemilu mendatang.
“Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan dan mereka justru menyerang jurnalis alih-alih mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi,” tegas Ilda, seorang pemilik toko di Jalan Jaffa.
Selain masalah keamanan, kondisi ekonomi turut memperburuk citra pemerintah di mata pemilih. Harga bahan pangan segar di Israel tercatat melonjak hingga 9,5 persen selama dua tahun terakhir akibat konflik regional dan terganggunya rantai pasokan nasional. Masyarakat kini mendesak adanya pergantian kepemimpinan yang lebih fokus pada perbaikan kondisi ekonomi dan stabilitas harga kebutuhan pokok dibandingkan kebijakan yang berorientasi pada perang.
Posisi politik Netanyahu juga semakin terjepit setelah Mahkamah Agung Israel pada 2024 memutuskan penghapusan pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks atau Haredi. Keputusan ini memicu protes luas dan ketegangan di internal pendukung tradisional Netanyahu. Banyak dari generasi muda Haredi kini mulai menunjukkan sikap resistensi terhadap arahan para pemuka agama mereka karena merasa kecewa dengan kegagalan pemerintah dalam melindungi hak pengecualian wamil tersebut.
Di sisi lain, upaya kubu oposisi untuk menggulingkan Netanyahu menghadapi tantangan hukum yang rumit. Komite Pemilihan Pusat saat ini sedang mempertimbangkan pelarangan bagi partai Ra’am dan Joint List untuk ikut serta dalam pemilu, setelah adanya petisi dari partai sayap kanan ekstrem Otzma Yehudit. Nasib akhir dari pelarangan ini masih menunggu keputusan Mahkamah Agung, yang akan menjadi penentu krusial bagi peta kekuatan di parlemen.
Bagi komunitas Arab di Israel, partisipasi dalam pemilu dianggap sebagai instrumen vital untuk melawan rasisme sistemik. Amir, seorang warga asal Mashhad, menegaskan bahwa pemilu kali ini adalah ajang untuk memperkuat posisi komunitas Arab dalam menyuarakan isu kesetaraan dan diskriminasi. Kehadiran perwakilan Arab yang kuat dinilai sebagai kunci untuk memengaruhi kebijakan negara di masa depan, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang semakin terpolarisasi pasca-konflik berkepanjangan.
