kalselupdate.id — Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan beserta Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya untuk membahas strategi komunikasi publik serta penyerapan aspirasi masyarakat. Pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai langkah koordinasi guna memperkuat keterhubungan antara pemerintah dengan rakyat secara berkesinambungan.
Pertemuan kerja tersebut dikonfirmasi secara resmi melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet pada Minggu sore. Dalam agenda tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya penguatan fungsi Bakom agar mampu menjembatani diseminasi kebijakan negara, program strategis, serta manfaat nyata pembangunan kepada seluruh lapisan warga.
Melalui keterangan tertulisnya, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan peran strategis lembaga komunikasi kepresidenan. Bakom diarahkan untuk tidak hanya berbicara satu arah, melainkan juga aktif membangun jembatan dialog yang lebih intim dan inklusif dengan masyarakat.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tulis Sekretariat Kabinet.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa bahasa komunikasi yang digunakan oleh aparatur pemerintah wajib disajikan secara sederhana, lugas, dan mudah dicerna oleh publik. Narasi resmi pemerintah tidak boleh terjebak dalam istilah birokrasi yang kaku atau membingungkan, sehingga tujuan dan pesan fundamental dari setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik.
Selain menyederhanakan bahasa penyampaian, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa tugas komunikasi pemerintah tidak berhenti pada pemaparan apa yang sedang atau telah dikerjakan. Lebih dari itu, Bakom memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan arah pertimbangan, filosofi, serta latar belakang pemikiran mendalam di balik lahirnya setiap kebijakan nasional.
Di sisi lain, Presiden menaruh perhatian besar pada penyerapan dinamika suara rakyat. Prabowo menginstruksikan agar Badan Komunikasi Pemerintah memosisikan diri sebagai wadah terbuka yang siap menampung berbagai pandangan kritis, keluh kesah, serta masukan yang berkembang di tengah masyarakat tanpa ada yang dikesampingkan.
Setiap aspirasi dan kritik yang telah dihimpun tersebut nantinya harus diteruskan secara langsung kepada kementerian dan lembaga terkait agar segera mendapatkan respons serta penanganan teknis yang tepat. Apabila persoalan menyangkut hal yang sangat mendesak atau bernilai strategis, laporan tersebut juga diminta untuk dilaporkan secara langsung kepada Presiden.
Melalui langkah penguatan komunikasi ini, pola hubungan antara pengambil kebijakan, media massa, dan masyarakat diharapkan menjadi jauh lebih transparan dan dialogis. Dengan demikian, pemikiran serta arah kebijakan kepemimpinan nasional dapat dipahami secara utuh, sembari menjamin hak partisipasi publik tetap didengar dan diperhatikan secara nyata oleh pemerintah.
