kalselupdate.id — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya sejak menjabat pada Oktober 2024. Langkah penataan ulang jajaran pembantu presiden ini mendapat tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjawab ekspektasi dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa hasil survei dari sejumlah lembaga yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja. Menurutnya, perombakan kabinet ini merupakan respons yang tepat untuk melakukan penyegaran di jajaran kementerian agar para menteri lebih berani menyuarakan aspirasi rakyat secara langsung.
“Penurunan kepuasan publik yang diangkat beberapa lembaga survei tentu tidak bisa dianggap angin lalu. Mesti ada perubahan. Mesti banyak pembantu yang berani menyuarakan aspirasi rakyat,” kata Mardani Ali Sera di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Lebih lanjut, Mardani menyoroti sektor ekonomi yang dinilainya memerlukan perhatian mendesak dari kabinet baru. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan penyediaan lapangan pekerjaan baru serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat yang saat ini sedang menghadapi tantangan berat.
PKS berharap perubahan susunan kabinet ini dapat segera memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Selain itu, Mardani juga melihat adanya pesan persatuan yang kuat dari langkah Presiden Prabowo yang merangkul berbagai elemen untuk bekerja sama di dalam pemerintahan demi menghadapi masa-masa sulit.
Seingat catatan jalannya pemerintahan sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024, Prabowo Subianto tercatat telah melakukan perombakan kabinet sebanyak tujuh kali. Proses reshuffle pertama kali bergulir pada 19 Februari 2025, disusul perombakan kedua pada 8 September 2025, dan perombakan ketiga yang dilakukan tidak lama setelahnya, yaitu pada 17 September 2025.
Gelombang perombakan kabinet berlanjut pada reshuffle keempat yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2025. Memasuki tahun berikutnya, tepatnya pada April 2026, Presiden Prabowo melakukan perombakan kelima yang melibatkan enam pejabat penting, salah satunya adalah pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Pada September 2026, reshuffle keenam dilakukan dengan fokus pada sektor keuangan negara, di mana posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara. Langkah ini kemudian diikuti oleh perombakan ketujuh yang melantik sebanyak 18 pejabat baru untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Dalam reshuffle ketujuh ini, sejumlah nama penting menduduki posisi strategis baru. Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sementara Sugiono dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Dudung Abdurahman menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Presiden juga melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri yang baru, serta M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk memperkuat sektor perekonomian dan keuangan, Drajad Hari Wibowo diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, didampingi oleh dua Wakil Menteri Keuangan baru, yaitu Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman.
Sektor pangan dan maritim juga mendapat penguatan dengan dilantiknya Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Di lingkungan internal istana dan agraria, Listyo Sigit Prabowo kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Dedi Prasetyo ditunjuk sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Jabatan penting lainnya yang diisi dalam pelantikan ini adalah Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Fadil Imran yang mengemban tugas sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Di sektor pengawasan pelayanan publik, Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman bersama Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.
Terakhir, pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengalami regenerasi dengan dilantiknya Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Ia didampingi oleh Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat yang resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).
