kalselupdate.id — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, meminta pemerintah memastikan lahan hutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan tidak dialihfungsikan menjadi area perkebunan kelapa sawit. Daniel menegaskan kawasan hutan yang telah terbakar harus direhabilitasi secara ekologis dengan menanam pohon kayu keras serta jenis pohon produktif yang mampu memulihkan fungsi lingkungan setempat.
Daniel menilai alih fungsi lahan bekas terbakar menjadi komoditas kelapa sawit justru akan memperburuk kondisi alam karena karakteristik tanaman tersebut yang bersifat monokultur. Penanaman kembali hutan dinilai harus diprioritaskan untuk mengembalikan keanekaragaman hayati, menjaga kelembapan tanah, serta mencegah risiko degradasi lahan yang berkepanjangan.
“Pasca kebakaran ini, hal yang harus dilakukan adalah pemilihan hutan yang terbakar, dengan menanam pohon produktif dulu dengan tetap menanam pohon kayu keras, tidak ditanami sawit karena sifatnya monokultur,” ujar Daniel Johan.
Selain menyoroti jenis vegetasi untuk reboisasi, Daniel mengingatkan pemerintah agar memperkuat langkah-langkah pencegahan karhutla sedini mungkin. Upaya antisipasi dipandang jauh lebih efektif dan mendasar agar bencana kabut asap dan kerusakan hutan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau di masa-masa mendatang.
Menurut Daniel, paradigma penanganan bencana kebakaran hutan di Indonesia harus diubah dari pola responsif reaktif menjadi pola pencegahan proaktif. Penanganan pemadaman api ketika karhutla sudah meluas terbukti menguras sumber daya, logistik, dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan biaya mitigasi awal.
“Pendekatan ke depan bukan lagi menangani kebakaran, tetapi mencegah terjadinya kebakaran, dengan mencegah jauh lebih murah dibanding menangani,” tutur Daniel Johan.
Daniel juga menyoroti peran strategis Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga tersebut dinilai mengemban tanggung jawab besar dan krusial dalam melaksanakan agenda pemulihan terhadap ekosistem lahan gambut yang mengalami kerusakan parah akibat karhutla tahun ini.
Dalam pelaksanaan tugasnya, badan tersebut didorong untuk mengedepankan pendekatan penanaman pohon kembali yang melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan secara aktif. Keterlibatan warga lokal dinilai sebagai kunci utama agar lahan gambut yang telah direstorasi dapat terus terjaga kelestariannya dan terhindar dari potensi pembakaran liar.
Daniel menambahkan bahwa pelibatan publik tersebut harus dipadukan dengan pendekatan ekonomi sosial yang nyata. Skema pengelolaan berbasis kesejahteraan warga akan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kawasan hutan dan gambut, sehingga mereka termotivasi secara mandiri untuk menjaga lingkungan dari bahaya karhutla.
Masyarakat lokal, menurut Daniel, harus diposisikan sebagai pilar dan prioritas utama dalam seluruh siklus pemulihan hutan dan lahan pascabencana. Keberhasilan pencegahan dan pemulihan kebakaran hutan ke depan dinilai sangat bergantung pada sinergi erat antara kebijakan tegas pemerintah pusat, ketepatan peran lembaga terkait, serta pemberdayaan warga setempat.
