kalselupdate.id — Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) DPP Partai Golkar secara resmi melayangkan somasi terbuka kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu serta pengamat politik Sri Radjasa Chandra. Langkah hukum tersebut diambil menyusul beredarnya narasi di media sosial yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Somasi terbuka tersebut disampaikan langsung oleh tim hukum DPP Partai Golkar dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Upaya hukum ini dilakukan berdasarkan arahan serta surat kuasa khusus yang diberikan secara langsung oleh Bahlil Lahadalia setelah berdiskusi dengan tim hukum partai berlambang pohon beringin tersebut sehari sebelumnya.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar Muhamad Sattu Pali menjelaskan bahwa pihaknya dipanggil oleh Bahlil Lahadalia untuk membahas dan menanggapi berbagai konten podcast serta pernyataan publik yang disebarkan oleh Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Berdasarkan hasil diskusi internal tersebut, tim hukum diinstruksikan untuk mengambil tindakan tegas guna menyikapi tuduhan yang dinilai tidak mendasar.
Surat somasi bernomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026 itu dibacakan secara resmi oleh Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar Derek Loupatty. Pihaknya menyoroti secara khusus konten video yang diunggah melalui kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV yang menampilkan perbincangan Said Didu mengenai sejumlah tokoh publik dan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Dalam rekaman video berdurasi panjang tersebut, terdapat penyampaian narasi yang menyebutkan adanya keterlibatan seorang ketua umum partai politik besar dalam pusaran kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Narasi itu juga mengklaim bahwa pimpinan partai tersebut sempat menggelar pertemuan intensif selama tiga jam bersama para perwira tinggi sebelum penangkapan oleh aparat penegak hukum dilakukan.
Selain tuduhan keterlibatan dalam rapat penyadapan, konten tersebut turut memuat narasi yang menuding adanya tindakan kriminalisasi dalam proses pencapaian posisi ketua umum partai politik. Pihak Bakumham Partai Golkar meyakini seluruh susunan kalimat dan tuduhan mendasar dalam video tersebut secara sengaja diarahkan kepada sosok Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Derek Loupatty menegaskan bahwa seluruh isi pernyataan yang disampaikan oleh Said Didu dan Sri Radjasa Chandra murni bersifat spekulatif tanpa ditopang fakta empiris maupun bukti hukum yang valid. Tuduhan tersebut dinilai telah mencemarkan nama baik Bahlil Lahadalia serta menimbulkan kegelisahan di tingkat kader, pengurus, hingga simpatisan Partai Golkar di seluruh Indonesia.
Dampak dari penyebaran narasi tersebut dinilai sangat berbahaya karena menyentuh isu sensitif yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional. Selain itu, tuduhan bohong yang dialamatkan kepada jajaran pimpinan partai koalisi pemerintah dikhawatirkan dapat mengganggu efektivitas roda pemerintahan yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Tim Hukum DPP Partai Golkar menilai perbuatan penyebaran konten tersebut memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Beberapa ketentuan hukum yang dibidik antara lain Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di samping delik pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Melalui somasi terbuka tersebut, DPP Partai Golkar memberikan tenggat waktu selama 3×24 jam terhitung sejak diumumkan kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Kedua pihak dituntut untuk mencabut seluruh pernyataan mereka, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media massa cetak, elektronik, dan media sosial, serta menghapus konten video yang dipersoalkan.
Tim hukum juga mengimbau seluruh pengguna media sosial dan masyarakat umum untuk tidak menyebarluaskan kembali potongan video maupun narasi yang mengandung unsur fitnah tersebut. Langkah hukum lanjutan, baik secara pidana maupun perdata, dipastikan akan ditempuh apabila pihak-pihak terkait tidak mengindahkan teguran terbuka yang telah dilayangkan.
Menanggapi somasi terbuka dari DPP Partai Golkar tersebut, Muhammad Said Didu memberikan respons resminya pada Rabu (11/11/2026). Said Didu mengaku heran atas langkah hukum yang diambil oleh Partai Golkar karena merasa tidak pernah menyebutkan nama maupun menuduh Bahlil Lahadalia secara spesifik dalam tayangan podcast yang dimaksud.
“Saya bingung tentang adanya somasi Partai Golkar. Saya sama sekali tidak menyebut apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan atau rapat tersebut,” kata Said Didu.
Lebih lanjut, Said Didu menegaskan bahwa aktivitas pembicaraan dan konten yang diunggah di saluran publik merupakan bagian dari produk pers. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan pendapat atau persoalan substansi terhadap materi tayangan, mekanisme penyelesaian seharusnya merujuk pada ketentuan yang berlaku di dunia jurnalistik.
“Ini adalah produk pers sehingga kalau ada substansi yang jadi perentangan, maka proses lewat mekanisme pers, yaitu Dewan Pers bukan lewat jalur hukum. Saya tidak bisa menanggapi somasi tersebut karena menurut saya, somasi tersebut salah alamat dan salah substansi,” kata Said Didu.
Said Didu berpandangan bahwa pelayangkan somasi hukum dari kacamata perdata maupun pidana terhadap produk perbincangan publik merupakan tindakan yang keliru secara alamat dan substansi hukum. Menurutnya, setiap sanggahan terhadap konten jurnalistik maupun wacana publik hendaknya diselesaikan melalui koridor hak jawab atau penilaian oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang.
Hingga saat ini, perselisihan antara Bakumham DPP Partai Golkar dan pihak Said Didu beserta Sri Radjasa Chandra masih terus menjadi perhatian publik. Batas waktu 3×24 jam yang ditetapkan oleh tim hukum Golkar akan menentukan apakah penanganan kasus isu penyadapan ini akan berlanjut ke jalur kepolisian dan pengadilan atau menemui titik terang melalui mekanisme Dewan Pers.
