kalselupdate.id — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menargetkan pengumpulan pendapatan negara sebesar Rp 600 triliun pada sisa dua bulan terakhir tahun 2026. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh target yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai tepat waktu sebelum pergantian tahun fiskal mendatang.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa selain mengejar target pendapatan yang cukup signifikan tersebut, pemerintah juga dihadapkan pada alokasi belanja negara yang sangat besar. Berdasarkan data terbaru, total dana yang direncanakan untuk dibelanjakan pada periode November hingga Desember mencapai kisaran Rp 990 triliun yang mencakup berbagai program pembangunan dan subsidi masyarakat.
Kondisi keuangan negara hingga akhir Oktober 2026 dilaporkan masih berada dalam jalur yang tepat atau on track, baik dari sisi penerimaan maupun realisasi belanja. Suahasil menegaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai kementerian dan lembaga guna mengoptimalkan sisa waktu yang tersedia agar target fiskal tahunan dapat terpenuhi secara maksimal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro.
“Kira-kira untuk pendapatan negara kami harus mengumpulkan lagi November-Desember ini sekitar Rp 600 triliun lebih, dan untuk belanja negara masih sekitar Rp 990 triliun akan dibelanjakan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Suahasil juga menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga (K/L). Beliau meminta agar penyerapan anggaran dilakukan secara lebih cepat pada penghujung tahun, namun tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta efisiensi anggaran yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dana negara.
Instruksi percepatan belanja ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya akselerasi pembangunan di akhir tahun. Presiden menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus memiliki dampak nyata terhadap masyarakat dan sesuai dengan target output yang telah dicanangkan sejak awal perencanaan anggaran oleh masing-masing lembaga terkait.
Suahasil mengistilahkan aktivitas fiskal di penghujung tahun sebagai fase operasional APBN yang sedang mengegas atau melaju lebih cepat dari biasanya. Menurutnya, peningkatan kecepatan belanja di dua bulan terakhir merupakan siklus tahunan yang wajar, namun di tahun 2026 ini, fokus pada efisiensi tetap menjadi prioritas utama di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
Di sisi lain, pemerintah juga mencermati data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat inflasi nasional yang tercatat berada di level 3,23 persen. Suahasil menilai angka tersebut masih berada dalam kategori aman karena pemerintah sebelumnya telah menetapkan sasaran inflasi nasional pada angka 2,5 persen dengan rentang toleransi sebesar satu persen ke atas maupun ke bawah.
Dengan ambang batas maksimal inflasi yang dapat diterima berada pada angka 3,5 persen, realisasi sebesar 3,23 persen menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik. Pemerintah meyakini bahwa kondisi inflasi yang terkendali ini merupakan modal kuat bagi Indonesia untuk menutup tahun anggaran 2026 dengan performa ekonomi yang solid dan berkelanjutan.
Pihak Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga komoditas dan distribusi barang di daerah guna mencegah lonjakan inflasi mendadak di masa libur akhir tahun. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dapat tercapai tanpa hambatan berarti.
Upaya pengejaran pendapatan negara sebesar Rp 600 triliun ini akan difokuskan pada berbagai sektor penerimaan, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Suahasil optimistis bahwa dengan kerja keras seluruh jajaran pemerintah, target pendapatan tersebut dapat diraih demi mendukung kesinambungan pembangunan nasional di masa depan.
