kalselupdate.id — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan apresiasi mendalam atas serangkaian langkah dan kebijakan berani yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam menata kembali arah perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Haedar dalam pembukaan acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).
Dalam forum strategis persyarikatan tersebut, Haedar menilai bahwa arah kebijakan politik dan hukum yang tengah ditempuh Presiden Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi Republik Indonesia. Menurutnya, keberanian pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip berbangsa akan membawa Indonesia berada di jalur yang benar sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
Haedar secara khusus mengingatkan kembali pernyataan tegas yang pernah disampaikan Prabowo dalam sebuah kesempatan di Klaten pada tahun sebelumnya. Saat itu, Prabowo menyoroti keberadaan “vampir ekonomi” yang bertindak rakus dan menjadi dalang utama di balik munculnya kesengsaraan serta penderitaan masyarakat luas di berbagai pelosok tanah air.
Komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas ketimpangan tersebut dipandang Haedar sebagai wujud nyata dari upaya menegakkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kedua pasal konstitusi itu mengamanatkan agar seluruh cabang produksi penting serta kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Langkah konkrit yang dinilai sangat strategis adalah adanya kehendak kuat dari pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh atas kebijakan politik pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara terhadap sektor-sektor vital dianggap sebagai instrumen kunci untuk mencegah monopoli serta eksploitasi oleh segelintir kelompok pemilik modal.
“Bapak mencoba melakukan reformasi kebijakan politik sumber daya alam, di mana sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis dikuasai negara. Dan toh kalau nanti didistribusikan kepada para pengusaha nasional yang sejalan dengan cita-cita nasional dan komitmen Bapak, maka kami beri apresiasi dan kami membersamai Bapak dalam langkah-langkah yang sangat positif ini,” tegas Haedar Nashir.
Lebih lanjut, Haedar menekankan bahwa Muhammadiyah siap untuk terus mendampingi dan mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pembagian akses ekonomi kepada pengusaha nasional dinilai tepat sepanjang tetap berpegang teguh pada prinsip kepedulian sosial dan cita-cita luhur kemerdekaan.
Guna memperkuat argumentasinya, Pemimpin Muhammadiyah tersebut mengutip pemikiran Proklamator Mohammad Hatta mengenai esensi Pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menegaskan bahwa pasal tersebut mengandung semangat politik kemakmuran kolektif yang secara tegas menolak segala bentuk individualisme, liberalisme, serta praktik kapitalisme yang serakah.
Selain mengutip Bung Hatta, Haedar juga membawa kembali pandangan filosofis dari tokoh legendaris Muhammadiyah yang juga anggota BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo. Menurut catatan sejarah, Ki Bagus yang memimpin Muhammadiyah dari tahun 1942 hingga 1953 itu secara konsisten memperingatkan bahaya hawa nafsu dalam kehidupan berbangsa.
Ki Bagus Hadikusumo pernah menegaskan bahwa akar utama dari timbulnya kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan di tengah masyarakat tidak lain berasal dari hawa nafsu jahat. Sifat rakus serta tamak yang berlebihan disebut sebagai bagian terbesar dari syahwat politik dan ekonomi yang berpotensi menghancurkan tatanan kenegaraan.
Dengan meneladani nasihat para tokoh bangsa tersebut, Haedar menyampaikan keyakinannya bahwa keputusan-keputusan imperatif yang diambil Presiden Prabowo akan membawa keberkahan bagi Indonesia. Kebijakan tegas tersebut dinilai mampu membentengi negara dari godaan keserakahan yang merugikan rakyat.
“Maka saya yakin kebijakan-kebijakan Bapak untuk melakukan langkah-langkah imperatif yang berani insyaallah selain tetap membawa arah bangsa ini sesuai konstitusi, juga diberkahi Allah dan menjadi shiratal mustaqim dalam kehidupan kebangsaan,” kata Haedar Nashir.
Penutupan pernyataan tersebut menegaskan harapan besar Muhammadiyah agar pemerintah terus konsisten berjalan di atas prinsip keadilan sosial. Dengan pengawalan ketat terhadap amanat UUD 1945, perjalanan kebangsaan diharapkan terus berada di jalan yang lurus demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.
