kalselupdate.id — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa pihak Amerika Serikat pernah melontarkan usulan agar Ukraina menyetujui pelepasan sebagian wilayahnya, khususnya kawasan Donbas, kepada Rusia demi memuluskan jalan memperoleh keanggotaan Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.
Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky menyusul serangkaian penjelajahan diplomatik dan perundingan intensif yang diinisiasi oleh utusan Amerika Serikat. Menurut Zelensky, skema penarikan pasukan Ukraina dari Donbas menjadi isu sensitif yang untuk pertama kalinya ditanyakan secara langsung oleh pihak Washington dalam pembahasan jaminan keamanan strategis kawasan tersebut.
“Amerika mengajukan pertanyaan, Bagaimana jika Ukraina bergabung dengan NATO? Apakah Ukraina akan menarik pasukannya dari Donbas? Ini pertama kalinya pertanyaan seperti itu diajukan,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Zelensky menegaskan bahwa pemerintahannya sedang fokus membahas jaminan keamanan yang konkret dan mengikat dari pihak NATO serta Uni Eropa. Ia menilai keanggotaan penuh di NATO dan Uni Eropa merupakan satu-satunya payung perlindungan serta jaminan keamanan yang nyata dan efektif bagi kedaulatan Uni Eropa maupun kawasan Eropa secara keseluruhan dari ancaman agresivitas militer.
Apabila negara-negara Barat pada akhirnya secara resmi menawarkan skema persyarat penyerahan wilayah tersebut beserta jaminan keamanan yang jelas, Zelensky menyatakan tidak akan mengambil keputusan strategis itu secara sepihak. Pemimpin Ukraina tersebut menegaskan bahwa hak mutlak untuk menerima atau menolak kompromi wilayah demi keanggotaan NATO berada sepenuhnya di tangan seluruh rakyat Ukraina melalui mekanisme jajak pendapat.
“Jika mereka mengonfirmasinya, saya akan bertanya kepada masyarakat Ukraina apakah kita menerima usulan itu atau tidak. Saya tidak berhak mengambil keputusan tersebut sendirian,” tegas Zelensky.
Zelensky turut memperingatkan bahwa setiap upaya atau konsesi yang memberikan ruang bagi Rusia untuk mengubah tatanan keamanan kawasan justru berpotensi memicu bahaya baru. Menurut penilaiannya, perubahan tatanan geopolitik secara sepihak dengan mengakomodasi tuntutan wilayah dari pihak agresor hanya akan meningkatkan risiko eskalasi militer serta membuka peluang terjadinya peperangan baru di masa mendatang.
Pernyataan ini mengemuka setelah Zelensky melakukan kunjungan kerja ke Denmark dan Irlandia untuk menemui para pemimpin Eropa. Kunjungan diplomasi tersebut dilakukan tidak lama setelah digelarnya perundingan rahasia antara perwakilan Ukraina dan Rusia yang dimediasi oleh Amerika Serikat selama dua hari berturut-turut di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Pertemuan tingkat tinggi di Abu Dhabi tersebut dihadiri oleh utusan khusus Amerika Serikat, yaitu Jared Kushner dan Steve Witkoff. Usai memediasi dialog kedua belah pihak, para utusan Washington tersebut juga menggelar pertemuan terpisah dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Zelensky guna mendalami berbagai opsi penghentian pertempuran.
Meski perundingan di Uni Emirat Arab tersebut belum berhasil menelurkan kesepakatan damai untuk mengakhiri perselisihan militer terbesar di benua Eropa sejak Perang Dunia II, seluruh pihak menyepakati satu hal penting. Mereka menyetujui bahwa keterlibatan aktif perwakilan negara-negara Eropa mutlak diperlukan dalam putaran perundingan diplomatik selanjutnya.
Dalam proses negosiasi tersebut, pihak Ukraina sempat menyodorkan usulan gencatan senjata khusus di sektor energi demi melindungi infrastruktur sipil dari kehancuran total menjelang musim dingin. Namun, usulan penghentian serangan terhadap fasilitas energi tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak delegasi Rusia.
Zelensky menilai penolakan Rusia terhadap usulan penghentian serangan fasilitas energi menunjukkan niat Moskow untuk memanfaatkan cuaca ekstrem sebagai senjata perang. Pihak militer Rusia disinyalir sedang mengerahkan seluruh daya dan upaya terbaiknya untuk melumpuhkan ketahanan Ukraina serta memenangkan perang pada musim dingin tahun ini.
Selain masalah infrastruktur energi, Zelensky juga mengkritik keras tawaran Presiden Vladimir Putin mengenai pembentukan apa yang disebut sebagai misi kemanusiaan di Kota Kostyantynivka. Zelensky menyikapi usulan tersebut secara skeptis dan menilainya sekadar taktik diplomatik Rusia untuk memaksa militer Ukraina mengosongkan dan meninggalkan kota strategis di wilayah Donetsk tersebut.
Ia menjelaskan bahwa penarikan mundur pasukan Ukraina dari Kostyantynivka akan memberikan jalan lapang bagi pasukan darat Rusia untuk menduduki kota secara penuh. Keberhasilan menduduki kota tersebut dipastikan akan mempermudah gerak maju militer Rusia untuk menggempur dan menguasai permukiman-permukiman lain yang tersisa di seluruh wilayah Donetsk.
Sebelumnya, Kremlin sempat mengklaim telah berhasil menguasai Kostyantynivka sepenuhnya pada tahun ini. Namun, pihak militer Ukraina secara tegas membantah klaim tersebut dan mengonfirmasi bahwa pertempuran sengit antar-pasukan darat masih terus berlangsung intensif di berbagai penjuru kota tersebut hingga saat ini.
Sejak pertama kali melancarkan invasi berskala penuh ke wilayah Ukraina pada Februari 2022 lalu, pergerakan pasukan militer Rusia tercatat terus merangsek secara perlahan ke arah barat. Walaupun terus melakukan penekanan dan pertempuran berdarah selama berbulan-bulan, hingga kini Rusia masih belum mampu menguasai secara total seluruh kawasan industri Donetsk yang menjadi salah satu target utama operasi militer mereka.
