kalselupdate.id — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia memicu polemik baru di masyarakat terkait hak keuangan dan administratif yang tetap diterimanya. Meski telah melepaskan jabatan, Gibran masih berhak menerima pensiun seumur hidup, fasilitas rumah, kendaraan dinas, serta pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Berbagai fasilitas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Secara regulasi, setiap wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, yang nilainya mencapai sekitar Rp 20,16 juta per bulan. Selain uang pensiun, mantan pejabat tinggi negara ini juga berhak mendapatkan tunjangan keluarga, rumah kediaman yang layak, serta kendaraan operasional negara lengkap dengan pengemudinya. Ketentuan ini tidak memandang durasi masa jabatan, sehingga Gibran yang menjabat kurang dari satu periode tetap memperoleh hak yang setara dengan mereka yang menuntaskan masa jabatan lima tahun penuh.
Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik terkait ijazah pendidikan yang sempat disorot publik. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah setara SMA milik Gibran, sementara Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal demi hukum. Kondisi ini memunculkan pertanyaan moral dan etika mengenai kelayakan negara memberikan penghargaan bagi pejabat yang syarat pencalonannya secara hukum dipersoalkan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 sendiri lahir pada era Orde Baru, sebuah masa di mana mekanisme suksesi kekuasaan berlangsung dengan pola yang sangat formal dan minim gejolak. Para penyusun undang-undang tersebut kala itu tidak memprediksi adanya skenario di mana seorang pejabat tinggi mundur sebelum masa jabatan berakhir di tengah sengketa persyaratan administratif. Akibatnya, hukum hanya mengenal dua pintu keluar, yakni berhenti dengan hormat atau diberhentikan, tanpa ada ruang untuk mengevaluasi status pejabat yang mengundurkan diri setelah syarat pencalonannya dinyatakan batal oleh pengadilan.
Ketiadaan revisi terhadap undang-undang tersebut selama hampir lima dekade membuat celah hukum semakin menganga. Di sisi lain, asas legalitas melindungi Gibran karena negara tidak memiliki dasar hukum untuk mencabut hak pensiun tersebut selama statusnya dicatat sebagai berhenti dengan hormat. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai bahwa pengunduran diri pasca-putusan pengadilan seharusnya tidak dikategorikan sebagai berhenti secara terhormat, namun argumen ini berbenturan dengan doktrin pejabat de facto yang menjamin keabsahan tindakan jabatan demi kepastian hukum bagi publik.
Diskusi mengenai rasa keadilan kemudian mengemuka dengan merujuk pada pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif. Penghargaan negara seharusnya diberikan berdasarkan jasa dan kelayakan, bukan sekadar status jabatan. Menyamakan hak antara pejabat yang menyelesaikan masa tugas dengan legitimasi penuh dan pejabat yang syarat pencalonannya dibatalkan dianggap sebagai pengabaian terhadap prinsip proporsionalitas. Perbandingan ini menjadi kontras ketika publik melihat ketatnya aturan bagi aparatur sipil negara yang bisa kehilangan hak pensiunnya jika terbukti menggunakan dokumen tidak sah.
Dalam kerangka pemikiran John Rawls, ketimpangan perlakuan antara pejabat tinggi dan warga biasa menjadi sorotan tajam. Jika seorang pelamar kerja biasa akan langsung gugur saat ijazahnya dinyatakan tidak sah, publik mempertanyakan alasan negara tetap memberikan fasilitas penuh kepada pejabat di lapisan teratas. Ketimpangan ini dianggap tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas, melainkan hanya menguntungkan posisi kekuasaan tertentu yang secara moral telah kehilangan legitimasinya.
Meskipun terdapat kritik keras terhadap hak-hak yang bersifat apresiatif seperti pensiun dan rumah dinas, beberapa kalangan membedakan hal tersebut dengan hak pengamanan. Pengawalan oleh Paspampres dipandang sebagai kebutuhan protektif bagi mantan pejabat tinggi negara yang tetap menjadi figur publik dan memiliki risiko ancaman keamanan. Pembedaan ini dianggap penting agar kritik publik tetap terarah pada evaluasi kebijakan, bukan sekadar penghukuman personal.
Momentum untuk melakukan reformasi regulasi sebenarnya telah terbuka. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memberikan arahan agar pembentuk undang-undang menata ulang hak keuangan pimpinan lembaga tinggi negara. Peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dipandang mendesak untuk memastikan hak pensiun lebih proporsional dengan masa pengabdian. Selain itu, diperlukan klausul yang dapat membatalkan hak apresiatif apabila putusan pengadilan menyatakan syarat pencalonan seorang pejabat tidak terpenuhi sejak awal.
Di luar jalur legislasi, terdapat dorongan etis agar mantan pejabat yang bersangkutan mengambil inisiatif mandiri. Mengingat undang-undang memberikan ruang bagi mantan pejabat untuk menolak fasilitas tertentu, tindakan seperti menolak pengawalan atau menyalurkan dana pensiun untuk kepentingan publik dapat dipandang sebagai gestur positif. Langkah semacam ini dinilai mampu meredam kekecewaan publik dan menunjukkan integritas pribadi di atas hak-hak yang dijamin oleh undang-undang yang sudah usang.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai hak keuangan mantan wakil presiden ini terus menjadi diskursus penting dalam tata negara Indonesia. Hukum memang telah memberikan landasan bagi hak-hak tersebut, namun rasa keadilan publik menuntut adanya penyesuaian terhadap standar moral yang berlaku saat ini. Ke depan, tantangan bagi negara adalah memastikan bahwa aturan yang dibuat hampir lima puluh tahun lalu tidak lagi menjadi tameng bagi pejabat yang secara administratif telah kehilangan syarat kelayakannya sejak awal menjabat.
