kalselupdate.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta. Keputusan berat ini diambil setelah melalui serangkaian persidangan dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang menyimpulkan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kedinasan kepolisian.
Pengumuman pemecatan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Dalam keterangannya, Isir menegaskan bahwa tindakan Ahrie Sonta tidak dapat ditoleransi karena telah mencederai integritas institusi kepolisian dan melanggar sumpah jabatan sebagai perwira tinggi Polri.
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Irjen Johnny Eddizon Isir saat membacakan hasil putusan sidang etik di hadapan awak media.
Kasus yang menjerat Ahrie Sonta bermula dari penetapan status tersangka pada Selasa (3/11) pekan lalu. Ia diduga kuat terlibat dalam skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tindakan ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara mengingat posisi objek penyadapan adalah kepala negara yang memiliki kerahasiaan tinggi.
Selain Ahrie Sonta, penyidik kepolisian juga telah menetapkan beberapa perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dalam skandal yang sama. Nama-nama yang terseret antara lain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso. Perkembangan terbaru penyidikan juga mengungkap keterlibatan Irjen Slamet Uliandi yang kemudian menyusul ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Bareskrim Polri.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers sebelumnya menjelaskan bahwa para tersangka memiliki indikasi kuat melakukan intersepsi komunikasi secara ilegal. Penyadapan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan tanpa dasar penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ungkap Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa aksi penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto semata. Kelompok ini diduga juga melakukan pemantauan komunikasi secara ilegal terhadap sejumlah tokoh politik nasional, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha dan jurnalis senior yang berpengaruh di Indonesia.
Berdasarkan data digital yang ditemukan oleh tim penyidik, praktik penyadapan tanpa izin ini diduga telah berlangsung cukup lama, yakni sepanjang rentang waktu tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka juga terindikasi kuat berupaya menghilangkan jejak kejahatan mereka dengan mencoba menghapus rekaman log digital pada Oktober 2026 sebelum akhirnya skandal ini berhasil terendus oleh tim internal Polri.
Langkah tegas berupa pemecatan ini menjadi sinyal kuat dari institusi kepolisian untuk melakukan pembersihan internal terhadap personel yang menyalahgunakan kewenangan jabatan. Saat ini, proses hukum pidana terhadap Ahrie Sonta dan tersangka lainnya masih terus berjalan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di muka pengadilan pidana umum.
