kalselupdate.id — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengonfirmasi telah menerima pengajuan permohonan perlindungan dari delapan orang saksi yang terkait dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan ini diajukan guna memberikan jaminan keamanan bagi para saksi selama proses hukum berlangsung di tingkat penyidikan kepolisian yang sedang berjalan intensif.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Wahrudin, menjelaskan bahwa saat ini terdapat penambahan jumlah pemohon dibandingkan data yang dilaporkan sebelumnya. Pada tahap awal, pihak LPSK mencatat ada enam orang saksi yang mengajukan perlindungan, namun seiring perkembangan kasus, jumlah tersebut bertambah dua orang sehingga total menjadi delapan orang saksi yang berkasnya sedang diproses secara administratif.
Wawan mengungkapkan bahwa dari total delapan pemohon tersebut, pihaknya baru menerima berkas fisik secara lengkap untuk enam orang saksi. Sementara itu, untuk dua orang saksi tambahan lainnya, berkas administrasi dan dokumen pendukung masih dalam tahap penyelesaian oleh pihak terkait dan belum diterima sepenuhnya oleh sekretariat LPSK di Jakarta untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.
“Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam saksi yang mengajukan permohonan perlindungan kepada kami,” ujar Wakil Ketua LPSK, Wawan Wahrudin, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Kasus ini bermula ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi melayangkan surat permohonan perlindungan bagi sejumlah saksi penting dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah proaktif ini diambil untuk mencegah adanya potensi intimidasi atau ancaman fisik maupun psikis yang mungkin muncul mengingat sensitivitas perkara yang melibatkan kepala negara.
Ketua LPSK, Achmadi, menyatakan bahwa permohonan perlindungan tersebut sebenarnya telah masuk ke sistem lembaga sejak tanggal 6 November 2026. Hingga saat ini, tim internal LPSK masih melakukan proses penelaahan mendalam untuk menentukan apakah para pemohon layak mendapatkan status terlindung penuh sesuai dengan mandat undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Dalam menjalankan proses penelaahan tersebut, LPSK terus melakukan koordinasi intensif dengan penyidik Polri yang menangani perkara ini. Koordinasi ini bertujuan untuk memetakan seberapa krusial peran masing-masing saksi dalam mengungkap fakta hukum serta mengukur seberapa besar risiko keamanan yang dihadapi oleh mereka selama memberikan keterangan, baik di hadapan penyidik maupun di persidangan nantinya.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan tertulisnya.
Achmadi menjelaskan bahwa penelaahan dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ketat, yakni Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat beberapa kriteria utama yang menjadi dasar pertimbangan tim penelaah sebelum memberikan keputusan resmi mengenai status perlindungan tersebut.
Kriteria tersebut mencakup signifikansi keterangan saksi dalam mengungkap tindak pidana, tingkat ancaman nyata yang dihadapi, serta kondisi psikologis atau situasi khusus yang dialami oleh saksi maupun korban. Seluruh aspek ini akan dicermati secara komprehensif guna menentukan bentuk perlindungan yang paling tepat, mulai dari pengamanan fisik, pemenuhan hak prosedural, hingga bantuan hukum jika diperlukan.
Selain itu, pihak LPSK juga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang meminta perlindungan di masa mendatang. Dinamika dalam proses penyidikan sering kali memunculkan saksi-saksi baru yang memiliki informasi krusial, sehingga pintu permohonan tetap dibuka lebar bagi siapa saja yang merasa terancam keselamatannya akibat keterlibatan dalam kasus hukum ini.
Penanganan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini terus menjadi perhatian publik karena menyangkut kedaulatan informasi dan keamanan pemimpin tertinggi negara. Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas pelaku dan aktor intelektual di balik aksi ilegal tersebut dengan dukungan penuh dari lembaga terkait guna memastikan integritas sistem hukum dan rasa keadilan di masyarakat tetap terjaga.
