kalselupdate.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tegas menyatakan akan pasang badan membela Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang kini menghadapi ancaman pemakzulan dari anggota parlemen. Dalam wawancara telepon dengan Reuters, Trump menegaskan bakal melawan seluruh upaya pelengseran terhadap pejabat utama di Pentagon tersebut, menyusul langkah anggota Kongres dari Partai Republik yang mengajukan draf pemakzulan secara resmi.
Trump menilai tuduhan yang diarahkan kepada Hegseth tidak berdasar karena sang Menteri Pertahanan dinilai telah memberikan kontribusi amat besar bagi pertahanan dan keamanan nasional. Trump juga memuji rekam jejak Hegseth dalam memimpin operasi militer yang dianggap sukses demi kepentingan Amerika Serikat di kancah internasional.
“Dia telah memenangkan dua perang. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memakzulkannya,” ujar Presiden AS Donald Trump.
Dalam pernyataannya, Trump justru mempertanyakan balik manuver politik sejumlah anggota parlemen yang mengincar posisi Hegseth. Ia membandingkan kepemimpinan Hegseth dengan kebijakan penanganan perang masa lalu yang memakan waktu lama namun tidak membuahkan hasil nyata bagi negara.
Trump menyinggung keterlibatan militer Amerika Serikat di berbagai wilayah konflik historis seperti Vietnam, Afghanistan, hingga Irak. Menurutnya, kegagalan strategi di masa lalu yang berlangsung berlarut-larut tersebut justru tidak pernah bermuara pada proses pemakzulan terhadap para pejabat penanggung jawabnya pada saat itu.
Ancaman pemakzulan terhadap Pete Hegseth ini dimotori oleh Thomas Massie, seorang anggota DPR AS dari Partai Republik asal Kentucky yang dikenal kerap melayangkan kritik terhadap kebijakan eksekutif. Massie menyerahkan delapan pasal pemakzulan yang menuding Hegseth telah melakukan penyalahgunaan wewenang secara serius sebagai pimpinan tertinggi di Pentagon.
Salah satu poin krusial dalam tuduhan Massie adalah klaim bahwa Hegseth telah secara ilegal melancarkan aksi militer dan perang ke Iran tanpa persetujuan dari Kongres AS. Tindakan tersebut dinilai melanggar koridor konstitusional serta aturan hukum ketatanegaraan yang membatasi kewenangan penyerangan militer.
Selain persoalan operasi militer di Iran, delapan pasal pemakzulan yang dirancang Massie juga mencakup dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kewenangan Perang tahun 1973. Hegseth juga disorot atas dugaan pelanggaran terkait penanganan korban sipil serta pelaksanaan operasi militer di wilayah Yaman dan Venezuela.
Massie menegaskan bahwa pimpinan Pentagon tersebut secara sadar menjalankan dan menerapkan perintah yang dinilai melanggar hukum. Tudingan ini langsung memicu eskalasi politik di Capitol Hill, mengingat tuduhan diajukan oleh sesama anggota partai pengusung pemerintah.
DPR Amerika Serikat yang saat ini masih memegang mayoritas Partai Republik berpeluang menggelar pemungutan suara mengenai pasal pemakzulan tersebut dalam waktu singkat. Penentuan suara ini diprediksi menjadi ujian krusial bagi soliditas fraksi Partai Republik di parlemen.
Sejumlah perwakilan Partai Republik mengisyaratkan keterbukaan untuk bergabung dengan kubu Partai Demokrat dalam mendukung proses hukum dan tuduhan pelanggaran tersebut. Keretakan internal ini kian meluas menyusul hasil negatif yang dialami Partai Republik dalam ajang pemilihan umum paruh waktu.
Hasil pemilu paruh waktu menunjukkan dominasi Partai Demokrat yang berhasil merebut kemenangan di kedua kamar Kongres. Pergeseran peta politik ini tidak lepas dari gelombang kekecewaan para pemilih terhadap eskalasi konflik militer di Iran serta melonjaknya harga bahan bakar minyak di dalam negeri.
Meskipun Partai Republik masih memegang kendali atas struktur parlemen hingga anggota periode baru dilantik pada awal Januari mendatang, kekalahan pemilu memicu gelombang saling tuding. Beberapa perwakilan fraksi yang kalah diprediksi tidak akan menghadiri pemungutan suara, yang secara teknis memperbesar peluang lolosnya resolusi pemakzulan.
Apabila DPR AS akhirnya mengesahkan pemakzulan tersebut, hal ini akan memberikan pukulan politik yang cukup signifikan bagi administrasi pemerintahan Trump. Kendati demikian, status jabatan Hegseth sebagai Menteri Pertahanan tidak akan serta-merta hilang hanya dengan keputusan pemungutan suara di DPR.
Proses pelengseran definitif memerlukan tahap persidangan di Senat AS, di mana vonis bersalah membutuhkan setidaknya dua pertiga dukungan suara dari total anggota. Persyaratan persentase yang sangat tinggi ini diakui sulit dipenuhi, sekalipun Partai Demokrat memegang kendali mayoritas Senat pada periode mendatang.
