kalselupdate.id — Partai NasDem memberikan tanggapan resmi terkait dinamika hukum yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar seluruh opsi yang muncul di ruang publik terkait posisi Wakil Presiden diselesaikan dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), Hermawi menegaskan bahwa baik opsi mundur maupun penggantian jabatan harus dipastikan berjalan melalui mekanisme yang sah secara konstitusi. Pihaknya menyatakan sikap netral dengan menitikberatkan pada kepatuhan terhadap sistem hukum tata negara yang ada saat ini tanpa mengintervensi keputusan personal pihak yang bersangkutan.
“Keduanya bagus, baik opsi mundur atau digantikan, yang jelas semuanya harus diproses sesuai dengan koridor konstitusi yang berlaku,” ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim.
Penegasan NasDem ini muncul sebagai respons atas desakan berbagai pihak di tengah sorotan publik terhadap putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Partai NasDem menyatakan siap mendukung langkah apapun yang nantinya diambil selama proses tersebut tetap mengedepankan prosedur konstitusional yang diakui oleh undang-undang.
Sementara itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga tengah mempersiapkan langkah untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa saat ini lembaga legislatif masih dalam tahap pembahasan informal lintas fraksi. Proses formal baru akan dimulai setelah masa reses DPR berakhir dan memasuki masa sidang yang baru.
Dasco menyebut bahwa aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat serta anggota dewan lintas fraksi telah diterima oleh pimpinan DPR. Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh parlemen harus memiliki landasan hukum yang kuat, termasuk menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung terkait permasalahan ijazah tersebut.
Pembukaan masa sidang DPR RI yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat menjadi momentum penting bagi dewan untuk menindaklanjuti polemik ini secara resmi. Pihak DPR berkomitmen untuk bersikap sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib dewan setelah seluruh dokumen pendukung dan salinan putusan dari lembaga peradilan tersedia secara utuh di meja pimpinan.
Polemik ini terus berkembang seiring dengan banyaknya tuntutan publik yang masuk ke Senayan. Pihak NasDem sendiri menegaskan tidak akan mencampuri urusan internal pihak terkait, namun tetap mengawasi agar proses penegakan hukum di tingkat legislatif tetap berjalan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final yang diambil oleh DPR RI mengingat mekanisme formal baru akan berjalan setelah masa sidang dibuka. Publik diharapkan tetap tenang menunggu perkembangan resmi dari lembaga perwakilan rakyat tersebut yang akan menyikapi aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek legalitas serta stabilitas nasional.
