kalselupdate.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dirinya hanya akan menerima satu gaji meskipun mengemban dua jabatan sekaligus dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil juga dipercaya memimpin posisi baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Langkah penunjukan ini menandai fokus besar pemerintah dalam mengawal percepatan hilirisasi industri di tanah air.
Keputusan untuk hanya mengambil satu gaji tersebut diambil guna menghindari adanya pemborosan anggaran negara yang tidak perlu. Bahlil menegaskan bahwa anggaran operasional untuk Kementerian Koordinator (Kemenko) baru yang ia pimpin akan disinergikan sepenuhnya dengan anggaran Kementerian ESDM yang sudah berjalan. Langkah ini diharapkan dapat menekan pengeluaran operasional negara secara signifikan selama masa transisi pembentukan kementerian baru tersebut.
“Penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya tidak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM. Tidak ada Kemenko, nanti di situ dibagi. Yang kedua gajinya juga satu saja, gaji Menteri ESDM, sekalipun dua Keppres gajinya satu saja,” tegas Bahlil Lahadalia saat ditemui di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Saat ini, payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur struktur organisasi serta ruang lingkup kerja Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi masih dalam tahap pembahasan intensif oleh pihak terkait. Oleh karena itu, operasional kementerian koordinator baru ini untuk sementara waktu masih berjalan dengan kapasitas yang sangat terbatas dan belum memiliki jajaran pejabat definitif untuk mendukung kerja harian.
Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih menjalankan tugas-tugas administratif secara mandiri karena belum memiliki deputi maupun sekretaris menteri yang ditunjuk secara resmi. Proses penyusunan struktur organisasi ini masih menunggu penyelesaian regulasi yang sedang dirumuskan oleh pemerintah pusat agar pembagian tugas berjalan optimal serta menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi dengan kementerian lainnya.
Terkai dengan koordinasi antar-lembaga pemerintah, Bahlil membocorkan bahwa setidaknya sudah ada dua kementerian yang dipastikan akan berada di bawah naungan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kedua instansi tersebut adalah Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang dinilai memiliki keterkaitan kerja sangat erat dengan fokus utama program hilirisasi komoditas nasional.
Selain kedua kementerian tersebut, Kementerian Perindustrian juga diproyeksikan akan masuk ke dalam jajaran koordinasi di bawah kepemimpinan Bahlil. Langkah integrasi ini dianggap sangat strategis karena program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari upaya percepatan industrialisasi nasional guna meningkatkan nilai tambah produk-produk dalam negeri sebelum diekspor ke pasar global.
Program hilirisasi dan transisi energi sendiri merupakan salah satu pilar utama dalam visi besar Kabinet Merah Putih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang mandiri. Melalui penguatan sektor industri pengolahan dalam negeri, pemerintah menargetkan pengurangan ketergantungan pada ekspor bahan mentah secara bertahap sekaligus mempercepat transisi menuju penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan.
Sinergi anggaran antara Kementerian ESDM dan Kemenko Hilirisasi ini juga diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagi kementerian baru lainnya dalam mengelola keuangan negara secara efisien. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari jajaran menteri untuk tetap bergerak cepat dalam merealisasikan program strategis nasional tanpa harus membebani anggaran pendapatan dan belanja negara secara berlebihan selama proses penataan struktur birokrasi baru berlangsung.
