kalselupdate.id — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya menyusul serangkaian dinamika hukum yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan terkait polemik keabsahan ijazah pendidikan Gibran yang memicu reaksi keras di kalangan anggota legislatif hingga pengguliran Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa niat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di Istana tersebut secara khusus membahas dampak dari perkembangan putusan hukum yang menyasar latar belakang pendidikan Wakil Presiden.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” tegas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Prasetyo menegaskan bahwa narasi yang beredar mengenai adanya penolakan dari Presiden Prabowo atas niat tersebut tidak benar. Menurutnya, Presiden tidak menolak, melainkan memberikan masukan dan arahan kepada Wakil Presiden dalam menyikapi situasi yang berkembang. Langkah ini dipandang sebagai bentuk komunikasi yang intensif antara pimpinan negara dalam menangani gejolak politik yang muncul.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil pemilihan umum yang menyinggung syarat pendidikan Wakil Presiden. Meski MK memutuskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari posisinya, hakim MK Arsul Sani menyoroti bahwa dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran hanya berupa sertifikat kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen resmi penamatan pendidikan jenjang SMA di luar negeri.
Situasi semakin kompleks setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Yulius, MA menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Rentetan putusan hukum tersebut kemudian direspons oleh sejumlah anggota DPR RI dengan menggulirkan usul Hak Menyatakan Pendapat. Anggota DPR Mardani Ali Sera tercatat sebagai inisiator utama dalam dokumen pengusulan tersebut, yang hingga Selasa (10/11) telah ditandatangani oleh sekitar 50 anggota dewan. Langkah politik ini dianggap sebagai upaya untuk menindaklanjuti polemik yang menyangkut kredibilitas administratif Wakil Presiden.
Menanggapi tekanan yang muncul, Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan bahwa dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, serta saran yang disampaikan oleh masyarakat terkait dinamika hukum dan politik yang terjadi saat ini. Ia menekankan bahwa keinginannya untuk mundur dilandasi oleh keinginan agar isu ini tidak berlarut-larut menjadi polemik politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kehadiran dokumen pengusulan Hak Menyatakan Pendapat yang kini beredar di lingkungan parlemen menambah tekanan bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo Subianto terkait tindak lanjut atas pernyataan niat mundur yang telah disampaikan oleh Wakil Presiden dalam pertemuan tertutup tersebut.
Hingga saat ini, proses politik di DPR terkait hak konstitusional tersebut masih terus bergulir di tengah suasana politik yang dinamis. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga kondusivitas nasional di tengah proses hukum dan politik yang sedang berjalan, serta memastikan bahwa seluruh tahapan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
