kalselupdate.id — Sebanyak 154 orang ditangkap oleh aparat kepolisian pasca aksi unjuk rasa di Yogyakarta yang berakhir dengan kericuhan pada Selasa (10/11) malam hingga Rabu (11/11) dini hari. Kericuhan dipicu oleh dugaan penyerangan terhadap gedung DPRD Yogyakarta menggunakan petasan, bom molotov, dan batu yang dilakukan oleh sekelompok massa aksi.
Polda DIY menyatakan bahwa tindakan tegas tersebut diambil sebagai upaya pengendalian massa setelah situasi di depan gedung DPRD DIY memanas. Aparat kemudian melakukan pendorongan massa ke arah utara kawasan Malioboro hingga mencapai kawasan Tugu Golong-Gilig. Selain penangkapan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi anarkis tersebut, seperti senjata tajam, ketapel, serta beberapa botol berisi bensin dan petasan.
“Masih dalam penanganan, ya. Anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, tajam, dan sebagainya,” tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Di sisi lain, Tim Hukum Bara Adil melaporkan telah menerima 64 aduan terkait peserta aksi yang ditahan, hilang kontak, maupun mengalami luka-luka. Dari total aduan tersebut, sebanyak 47 orang dilaporkan ditahan, sementara 13 lainnya belum diketahui keberadaannya. Selain itu, terdapat sembilan orang yang harus mendapatkan pertolongan pertama di RS Bethesda akibat luka-luka selama kericuhan berlangsung.
Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) Sintesa dari FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan kesaksian bahwa aparat sempat menembakkan gas air mata ke arah area kampus. Menurut keterangan mereka, massa aksi yang berada di sekitar Bundaran UGM terpaksa berlindung ke dalam lingkungan kampus untuk menghindari paparan gas air mata. Terdapat pula laporan mengenai dugaan penganiayaan terhadap seorang peserta aksi oleh oknum aparat.
Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM secara resmi mengecam tindakan yang dinilai represif oleh aparat terhadap para mahasiswa. Mereka menuntut pembebasan segera bagi mahasiswa yang ditangkap serta memastikan adanya akses bantuan hukum yang layak. Pihak universitas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus dihormati oleh negara dalam situasi apa pun.
Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, menilai metode pengamanan yang dilakukan kepolisian selama aksi unjuk rasa tersebut cenderung berlebihan. Menurutnya, respons aparat terhadap aksi protes mahasiswa mencerminkan adanya ketegangan yang tidak perlu, mengingat tujuan aksi tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah. Senada dengan hal itu, Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD) turut mengutuk keras keterlibatan aparat yang hingga memasuki area kampus dan rumah sakit.
Dekan FISIPOL UGM, Gabriel Lele, saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan delapan mahasiswa yang dilaporkan belum kembali. Ia berharap para mahasiswa tersebut dapat segera ditemukan dan dipulangkan. Sebagian dari mahasiswa yang ditangkap diduga merupakan korban salah tangkap saat mereka sedang berada di sekitar lokasi untuk mengambil kendaraan pribadi.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang sempat mendatangi lokasi kejadian pada Rabu dini hari, menyatakan bahwa penyelidikan masih terus berjalan untuk menentukan apakah aksi tersebut merupakan penyampaian pendapat murni atau tindakan yang sengaja direncanakan untuk membuat onar. Kepolisian berkomitmen untuk mendalami peran masing-masing individu yang telah diamankan agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Operasi pengamanan yang melibatkan Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara Brimob serta Satuan Penindak Perusuh (SPP) tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas ketertiban di wilayah Yogyakarta. Polda DIY menekankan bahwa seluruh prosedur yang dilakukan oleh personel di lapangan telah mengedepankan profesionalitas serta proporsionalitas dalam menghadapi dinamika massa di tengah kota.
