kalselupdate.id — Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan langsung melalui penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Langkah politik ini secara otomatis menggugurkan rencana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya dijadwalkan untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan.
Kepastian mengenai pembatalan rapat paripurna tersebut disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin. Ia mengonfirmasi bahwa agenda krusial yang seharusnya berlangsung hari ini tidak jadi dilaksanakan mengingat dinamika politik yang berubah secara drastis setelah pengunduran diri tersebut. Sebelumnya, DPR memang telah menerima usulan HMP yang ditandatangani oleh 120 anggota parlemen dari delapan fraksi berbeda pada Rabu, 11 November 2026.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, sebelumnya sempat menjelaskan bahwa usulan HMP terhadap Gibran telah memenuhi persyaratan administratif dari berbagai fraksi. Rencananya, dokumen tersebut akan dibawa ke forum tertinggi DPR untuk mendapatkan tindak lanjut. Namun, dengan adanya penyerahan surat pengunduran diri, urgensi dari agenda pemakzulan tersebut menjadi tidak relevan secara konstitusional karena posisi yang bersangkutan telah dinyatakan kosong oleh pemegang mandat.
Selain menyerahkan surat kepada pimpinan MPR, Gibran dikabarkan telah menempuh jalur administratif yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto. Pihak istana dan lembaga legislatif kini tengah berkoordinasi untuk menindaklanjuti prosedur transisi kepemimpinan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengunduran diri ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai stabilitas posisi Wakil Presiden di tengah tekanan politik yang sempat menguat di parlemen selama beberapa hari terakhir.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut mengenai alasan mendalam di balik keputusan pengunduran diri tersebut selain faktor pribadi dan respons terhadap dinamika suara di masyarakat. Pihak MPR menyatakan akan segera memproses surat tersebut agar kekosongan jabatan Wakil Presiden dapat segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Situasi di gedung parlemen pasca pengumuman ini dilaporkan berjalan kondusif, sementara fokus perhatian publik kini beralih pada langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kekosongan posisi wakilnya.
