kalselupdate.id — Ratusan pabrik garmen di Bangladesh dilaporkan berhenti beroperasi secara massal pada Kamis (12/11/2026). Penutupan ini dipicu oleh gelombang aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan buruh di zona industri utama seperti Gazipur, Ashulia, dan Savar. Para pekerja memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas produksi sebagai bentuk protes atas ketidakpastian besaran kenaikan upah minimum yang mereka tuntut.
Situasi di lapangan terpantau tegang sejak Rabu, ketika para pekerja tetap mendatangi pabrik namun hanya melakukan absensi sebelum akhirnya pulang sebagai simbol pembangkangan. Upaya para buruh untuk turun ke jalan dan melakukan demonstrasi secara terbuka dihalangi oleh barikade ketat dari aparat kepolisian. Eskalasi konflik ini mengancam keberlangsungan industri garmen Bangladesh yang bernilai US$38 miliar atau sekitar Rp684 triliun per tahun.
Sektor garmen memegang peranan krusial bagi perekonomian Bangladesh karena menyumbang empat perlima dari total pendapatan ekspor negara tersebut. Dengan menyerap lebih dari empat juta tenaga kerja, krisis yang berkepanjangan ini dikhawatirkan akan memicu dampak domino yang merugikan semua pihak, baik pengusaha, pekerja, hingga stabilitas ekonomi makro negara berpenduduk 170 juta jiwa tersebut.
Para pekerja saat ini secara tegas menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar Rp4,3 juta. Angka tersebut mencerminkan lonjakan sebesar 140% dari upah minimum saat ini yang berada di angka 12.500 taka atau sekitar Rp1,8 juta. Ketegangan dipicu oleh pengumuman dewan pengupahan pada 4 November lalu yang menyepakati kenaikan, namun rincian nominal pastinya baru akan diumumkan pada Desember mendatang untuk berlaku efektif pada Januari 2027.
“Gangguan ini merugikan semua orang. Bisnis kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terpukul, dan kerusakan itu sulit untuk diperbaiki,” tegas mantan Direktur BGMEA, Mohiuddin Rubel.
Menanggapi situasi yang semakin tidak kondusif, pihak Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) telah menggelar pertemuan darurat. Presiden BGMEA, Mahmudul Hasan, menegaskan bahwa pihak pengusaha menolak untuk terus ditekan melalui aksi mogok kerja yang mengganggu rantai pasok global. Pihak asosiasi bahkan mewacanakan kebijakan tegas berupa penerapan prinsip tidak ada pekerjaan maka tidak ada gaji bagi para buruh yang terlibat mogok.
Mahmudul Hasan menambahkan bahwa proses negosiasi di dewan pengupahan seharusnya tidak dibarengi dengan kerusuhan atau aksi penghentian paksa operasional pabrik. Pihak pengusaha mengkhawatirkan bahwa gangguan beruntun ini akan membuat para pembeli internasional, yang selama ini menjadikan Bangladesh sebagai pemasok utama setelah China, mulai mempertanyakan kredibilitas dan keamanan rantai pasok di negara tersebut.
Di sisi lain, para buruh menyatakan bahwa aksi demonstrasi kemungkinan besar akan terus berlanjut. Mereka berkomitmen untuk tetap bertahan sampai dewan pengupahan memberikan keputusan final terkait kenaikan upah yang dianggap layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah inflasi yang terus meningkat. Situasi ini menempatkan pemerintah Bangladesh di bawah tekanan besar untuk segera menengahi perselisihan antara asosiasi produsen dan serikat pekerja demi mencegah kerugian industri yang lebih luas.
