kalselupdate.id — Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, hadir memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 12 November 2026. Dalam kesaksiannya, Aiman menyoroti penggunaan tayangan program televisi sebagai barang bukti hukum dalam perkara yang melibatkan mantan narasumber di program yang ia pimpin.
Aiman secara khusus menyinggung program berjudul Rakyat Bersuara yang ditayangkan iNews pada 29 April 2025. Program tersebut sebelumnya menghadirkan Dokter Tifa bersama sejumlah pihak lainnya untuk membahas polemik ijazah milik Presiden Jokowi. Sebagai seorang praktisi media dengan pengalaman selama 25 tahun, Aiman merasa keberatan jika sebuah produk jurnalistik diposisikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana.
“Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya produk jurnalistik tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers,” ujar Aiman Witjaksono.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa setiap tayangan dalam program tersebut disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut Aiman, jika terdapat sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan muatan produk jurnalistik, penyelesaiannya semestinya dikembalikan kepada mekanisme yang berlaku di Dewan Pers, bukan langsung melalui jalur hukum pidana dengan menjadikan tayangan tersebut sebagai barang bukti.
Aiman menekankan bahwa operasional program tersebut selalu mengedepankan prinsip keberimbangan atau cover both sides. Pihaknya sengaja mengundang narasumber dari berbagai latar belakang untuk membahas suatu topik agar masyarakat mendapatkan informasi yang komprehensif dari sudut pandang yang beragam. Jika ada data atau pernyataan narasumber yang dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka pembawa acara akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan pelurusan dalam ruang diskusi yang sama.
Ia juga menegaskan bahwa pers tidak memiliki tugas untuk menyimpulkan benar atau salahnya sebuah pernyataan narasumber. Peran media dalam hal ini sebatas memfasilitasi pihak-pihak yang relevan untuk memberikan penjelasan di ruang publik. Seluruh perilaku penyiaran tersebut, lanjut Aiman, telah dipatuhi sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di industri pertelevisian nasional.
Di hadapan majelis hakim, Aiman mengonfirmasi bahwa tayangan Rakyat Bersuara edisi Tiga Terlapor Kasus Ijazah Jokowi Bersaksi memang benar merupakan produksi asli iNews. Tayangan tersebut telah diunggah melalui akun YouTube resmi untuk dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai bentuk transparansi informasi. Meskipun demikian, ia mengaku tidak mengingat secara terperinci mengenai materi spesifik yang disampaikan Dokter Tifa saat itu, karena fokus utamanya adalah menjaga alur diskusi tetap berjalan sesuai koridor jurnalistik.
Saat ditanya mengenai dokumen ijazah fisik yang menjadi inti polemik, Aiman menyatakan bahwa Dokter Tifa tidak pernah membawa ijazah fisik milik Presiden Jokowi ke dalam studio iNews. Namun, ia tidak menampik kemungkinan adanya dokumen digital berupa foto yang sempat disinggung atau diperlihatkan oleh narasumber selama jalannya diskusi. Aiman dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi fakta karena keterlibatan program televisi tersebut dalam memfasilitasi polemik ijazah palsu yang kini tengah diperkarakan di meja hijau.
Keterangan Aiman menjadi bagian penting bagi jaksa untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait bagaimana informasi mengenai polemik ijazah tersebut tersebar ke publik. Hingga saat ini, proses persidangan masih terus berjalan dengan menghadirkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan isi tayangan yang dijadikan dasar pelaporan. Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut batasan antara kebebasan berpendapat dalam produk jurnalistik dengan pelanggaran hukum atas tuduhan pencemaran nama baik.
