kalselupdate.id — Partai-partai Arab di Israel menyatakan kesiapan mereka untuk membentuk koalisi dengan blok perubahan pimpinan Gadi Eisenkot guna menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari panggung kekuasaan. Langkah politik strategis ini diambil seiring dengan belum tersedianya ambang batas kursi mayoritas parlemen yang dibutuhkan oleh blok pendukung pemerintah maupun kubu oposisi.
Ketua Joint List, Ahmad Tibi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima komunikasi resmi dari kubu Eisenkot. Dalam pernyataannya, ia menegaskan keterbukaan partai-partai Arab untuk menjalin kerja sama lintas fraksi demi memutus masa pemerintahan Netanyahu yang dinilai tidak akomodatif terhadap hak-hak warga Arab-Israel.
“Kami bersedia membantu mereka menjatuhkan pemerintah,” tegas Ketua Joint List Ahmad Tibi.
Pernyataan senada juga disampaikan melalui rilis resmi fraksi Joint List yang menekankan bahwa seluruh kekuatan politik yang dimiliki akan dikerahkan secara optimal untuk mengakhiri rezim pemerintahan Netanyahu. Kerja sama politik ini dipandang sebagai momentum penting untuk menghadirkan alternatif pemerintahan baru yang berkomitmen melakukan perubahan mendasar atas kebijakan yang mereka anggap rasis dan diskriminatif.
Selain bertujuan menggeser kepemimpinan nasional, pembentukan pemerintah baru yang melibatkan perwakilan warga Arab diharapkan mampu menjamin pengakuan atas hak-hak sipil serta mengakhiri marginalisasi komunitas Arab dalam sistem politik Israel. Selama ini, keterlibatan fraksi Arab dalam pembentukan koalisi pemerintahan terbilang sangat terbatas dan sering kali dikesampingkan dalam pengambilan keputusan strategis negara.
Peta kekuatan politik pascapemilihan menunjukkan bahwa faksi-faksi Arab memegang peranan kunci sebagai penentu arah pembentukan kabinet. Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara, blok konservatif pendukung Benjamin Netanyahu berhasil mengamankan 52 kursi parlemen, sedangkan kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mengantongi 48 kursi. Sementara itu, kelompok partai Arab secara keseluruhan berhasil menguasai 20 kursi, yang terbagi atas Joint List dengan 12 kursi dan Ra’am yang memperoleh 8 kursi.
Sesuai dengan ketentuan hukum tata negara dan konstitusi Israel, seorang calon perdana menteri wajib menggalang dukungan minimal 61 dari total 120 kursi parlemen (Knesset) agar dapat membentuk kabinet yang sah. Mengingat tidak ada satu pun blok utama yang berhasil meraih angka mayoritas tersebut secara mandiri, kehadiran perwakilan fraksi Arab menjadi sangat krusial dalam menentukan konstelasi pemerintahan mendatang.
Analis politik Palestina, Ahmed Najar, menilai bahwa potensi kemitraan antara kubu Gadi Eisenkot dan partai-partai Arab bukan sekadar opsi elektoral biasa, melainkan satu-satunya langkah paling realistis yang tersedia di atas kertas. Tanpa merangkul fraksi-fraksi Arab, blok oposisi diperkirakan akan mengalami jalan buntu dalam upaya mengumpulkan syarat minimal dukungan kursi parlemen untuk menggantikan dominasi pemerintahan Benjamin Netanyahu.
