kalselupdate.id — Aparat kepolisian India melakukan penangkapan terhadap puluhan demonstran serta sejumlah pemimpin oposisi di New Delhi pada Sabtu (10/10/2026). Tindakan tegas tersebut diambil di tengah pengerahan ribuan personel keamanan guna meredam aksi protes besar yang menuntut pengunduran diri Kepala Komisi Pemilihan Umum, Gyanesh Kumar. Pemerintah setempat sebelumnya telah menerapkan pembatasan ketat, termasuk memutus layanan transportasi dan telekomunikasi di area sekitar untuk menghalau massa yang berkumpul.
Demonstrasi yang diinisiasi oleh gerakan pemuda Cockroach ini dipicu oleh polemik revisi daftar pemilih yang dianggap cacat hukum. Para pengkritik, termasuk kelompok oposisi, menuding kebijakan tersebut sengaja dirancang untuk memberikan keuntungan politik bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Isu ini mencuat setelah adanya laporan mengenai penghapusan sekitar 130 juta nama pemilih dari daftar resmi, yang sempat memicu perdebatan di internal komisi.
Seorang demonstran perempuan sempat memberikan pernyataan sebelum akhirnya diamankan oleh petugas keamanan di lokasi aksi. Ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak memiliki tendensi untuk menjatuhkan partai politik tertentu, melainkan murni sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan integritas demokrasi di India.
“Kami tidak menentang politisi maupun partai mana pun. Kami menentang kebijakan yang cacat,” ujar seorang demonstran perempuan yang tidak disebutkan namanya sebelum diseret polisi dari lokasi aksi.
Situasi di lapangan semakin memanas ketika tokoh-tokoh penting oposisi, termasuk mantan Kepala Menteri Kerala, Pinarayi Vijayan, terlihat hadir di lokasi demonstrasi di Jantar Mantar. Pihak kepolisian segera bertindak dengan membawa para pemimpin tersebut meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan resmi. Selain itu, pendiri Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, bersama dua pemimpin senior lainnya, Saurav Das dan Ashutosh Ranka, dilaporkan telah ditahan oleh pihak kepolisian setibanya mereka di Delhi dari Mumbai.
Aksi bertajuk “Menyelamatkan Demokrasi” ini direncanakan menjadi unjuk rasa terbesar sejak serangkaian protes meletus pekan lalu. Meski pihak kepolisian Delhi secara resmi telah menolak memberikan izin demonstrasi sejak Jumat (9/10) dan mengeluarkan peringatan keras mengenai konsekuensi hukum, massa tetap berupaya melanjutkan rencana aksi tersebut. Para penyelenggara aksi menyatakan bahwa partisipasi mereka merupakan perwujudan dari hak dasar warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Ketegangan ini menjadi cerminan dari dinamika politik yang tajam di India terkait penyelenggaraan pemilu. Hingga saat ini, pihak berwenang masih menjaga perimeter keamanan yang ketat di ibu kota guna mencegah meluasnya gerakan protes yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai tuntutan pengunduran diri Kepala Komisi Pemilihan Umum yang dilayangkan oleh para pengunjuk rasa.
