kalselupdate.id — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya mengambil sikap resmi untuk tidak mengajukan nama calon wakil presiden guna mengisi kekosongan kursi wakil presiden. Sikap tersebut diambil setelah AHY melakukan konsultasi langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan panggilan video pada Jumat (13/11/2026) pagi.
Keterangan resmi tersebut disampaikan AHY saat memberikan keterangan kepada wartawan di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, AHY menjelaskan bahwa diskusi bersama SBY dilakukan ketika Presiden ke-6 Republik Indonesia itu tengah dalam perjalanan darat dari Semarang menuju Jakarta. Konsultasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan langkah politik partai tetap selaras dengan garis konstitusi dan arahan pimpinan tertinggi partai.
Menurut AHY, keputusan untuk tidak menyodorkan nama kandidat pendamping presiden didasari oleh penghormatan penuh terhadap mekanisme ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Partai Demokrat memandang bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong sepenuhnya merupakan kewenangan prerogatif presiden yang dilindungi oleh undang-undang dasar.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY memaparkan rujukan hukum yang menjadi landasan utama sikap politik Partai Demokrat. Mengacu pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme pemilihan wakil presiden secara tegas mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bertugas memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan langsung oleh presiden.
Atas dasar ketentuan konstitusional tersebut, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan dua nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya juga menghormati seluruh wewenang dan proses yang nantinya akan dijalankan oleh lembaga MPR RI dalam menentukan figur yang paling tepat.
“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tegas AHY.
Selain menegaskan sikap resmi partai, AHY mengimbau seluruh elemen masyarakat dan tokoh politik untuk tetap menjaga ketenangan situasi publik di tengah dinamika pengisian jabatan strategis ini. Ia meminta semua pihak agar memberikan ruang yang cukup bagi berjalannya proses hukum dan konstitusi sesuai aturan yang berlaku.
AHY menekankan bahwa roda pemerintahan dan berbagai program pembangunan nasional tidak boleh terganggu atau terhenti akibat munculnya wacana serta dinamika politik yang berkembang. Keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat dan stabilitas nasional harus tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan.
Pimpinan Partai Demokrat tersebut juga menyoroti pentingnya menghindari berbagai spekulasi politik yang dapat memperkeruh suasana atau mendahului kepastian hukum. Langkah Partai Demokrat yang memilih tidak bermanuver mengajukan nama dinilai sebagai bentuk komitmen menjaga etika politik dan mendukung kestabilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pungkas AHY, pesan utama dari sikap politik Partai Demokrat adalah mengutamakan kepatuhan terhadap undang-undang dasar di atas kepentingan kelompok. Dengan menyerahkan proses sepenuhnya kepada Presiden dan MPR, Partai Demokrat berharap transisi kepemimpinan dan pengisian jabatan wakil presiden dapat berjalan dengan lancar, kondusif, serta membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
