kalselupdate.id — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara terbuka menyatakan rasa kecewa dan pengkhianatan atas keterlibatan sejumlah perwira tinggi kepolisian dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela acara Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (11/11/2026), di mana Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap negara dan institusi.
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang kompromi bagi siapa pun yang terlibat dalam aksi penyadapan tanpa prosedur resmi tersebut. Ia memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara transparan dan tegas, tanpa memandang latar belakang atau pangkat pelaku di dalam tubuh kepolisian.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Kapolri menyebut bahwa tindakan ilegal ini dilakukan oleh segelintir oknum yang berniat mengganggu stabilitas pemerintah. Meskipun insiden ini cukup mengguncang internal Polri, Suyudi melihat adanya hikmah positif, yakni meningkatnya solidaritas rakyat Indonesia yang bersatu untuk membela pemimpin negara dari ancaman kedaulatan.
Penyelidikan kepolisian sejauh ini telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana penyadapan ilegal dan akses data elektronik. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka diduga telah melakukan aksi penyadapan terhadap Presiden RI, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pemimpin organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan pengusaha sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Selain penyadapan, mereka juga diduga berupaya menghilangkan jejak digital dengan melakukan penghapusan data elektronik pada Oktober 2026.
Terkait proses hukum yang sedang berlangsung, para tersangka dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses ilegal, serta Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka juga dikenakan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP atas tindakan yang dianggap menciderai kedaulatan negara tersebut.
Saat ini, tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan. Kapolri menekankan bahwa pihaknya tidak akan merasa takut dalam menindak siapapun yang berusaha mencederai negara, dengan satu-satunya ketakutan hanya ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Lebih lanjut, pihak kepolisian memastikan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan berhenti pada empat tersangka tersebut jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain. Solidaritas antara institusi kepolisian dan masyarakat menjadi modal penting bagi Polri untuk menjaga integritas negara dari tindakan-tindakan melawan hukum yang merugikan kepentingan nasional.
