kalselupdate.id — Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta secara resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani persidangan maraton selama sepuluh jam oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Keputusan berat ini diambil menyusul keterlibatan jenderal bintang dua tersebut dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional lainnya.
Dalam persidangan yang digelar di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026), Ahrie Sonta tampak lebih banyak tertunduk saat mendengarkan pembacaan berkas dan keterangan saksi. Mengenakan seragam dinas lengkap, mantan ajudan presiden tersebut terlihat memegang erat lembaran kertas sembari duduk di hadapan majelis komisi yang dipimpin oleh pejabat tinggi kepolisian.
Sidang etik yang menyita perhatian publik ini dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Rudi Darmoko, yang bertindak sebagai Ketua Komisi Sidang KEPP. Dalam menjalankan tugasnya, Komjen Rudi didampingi oleh Irjen Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua Komisi, serta tiga perwira tinggi lainnya, yakni Irjen M Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rakhmad Setyadi sebagai anggota komisi.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa rangkaian persidangan berlangsung sangat intensif dan dilakukan secara tertutup guna menjaga kerahasiaan materi pemeriksaan. Persidangan dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB dan baru berakhir menjelang malam hari sekitar pukul 20.10 WIB setelah seluruh alat bukti dan saksi diperiksa secara mendalam oleh majelis.
“Persidangan berlangsung mulai dari jam 09.00 WIB hingga baru selesai di pukul 20.10 WIB,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan kepada awak media.
Majelis komisi etik berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ahrie Sonta merupakan pelanggaran berat yang mencoreng marwah institusi kepolisian. Selain sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela, majelis secara bulat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap dari kedinasan Polri tanpa hak pensiun atau PTDH.
Suasana di sekitar lokasi persidangan tampak dijaga ketat, dan awak media tidak diberikan akses untuk melihat langsung sosok Ahrie Sonta setelah putusan dibacakan. Diduga kuat, perwira tinggi tersebut langsung dibawa keluar melalui pintu khusus untuk menghindari kerumunan wartawan yang telah menunggu sejak pagi hari di area Gedung Propam saat Kadiv Humas memberikan keterangan pers.
Menurut Irjen Isir, tindakan tegas ini merupakan bukti nyata bahwa Polri tidak memberikan ruang bagi impunitas atau perlakuan khusus, bahkan terhadap perwira tinggi sekalipun. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian yang menyalahgunakan wewenang dan melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil di depan dewan etik.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Isir.
Kasus penyadapan ini sebelumnya telah menyeret empat nama perwira tinggi Polri sebagai tersangka utama dalam operasi ilegal yang diduga merusak privasi kepala negara. Selain Irjen Ahrie Sonta, nama-nama besar lain yang terlibat adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan tersangka terhadap para petinggi Polri ini mengejutkan publik karena melibatkan unit-unit strategis yang seharusnya bertugas menjaga keamanan siber dan teknologi informasi negara. Dugaan praktik penyadapan ilegal ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025 dan menyasar komunikasi rahasia di lingkungan istana kepresidenan serta lingkaran terdekat Presiden.
Hingga saat ini, tiga dari empat tersangka, termasuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso, telah ditempatkan di tempat khusus dan menjalani masa penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi dilaporkan belum menjalani penahanan fisik karena kondisi kesehatannya yang menurun akibat serangan strok dan masih dalam proses pemulihan medis.
Dampak politik dari skandal penyadapan ini juga berujung pada perombakan besar-besaran di struktur pemerintahan dan keamanan nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11) silam sebagai respon atas temuan kasus ini.
Langkah pembersihan internal melalui sidang etik ini diharapkan dapat mengembalikan citra Polri di mata masyarakat yang sempat goyah akibat skandal penyadapan tersebut. Penegakan hukum yang transparan terhadap para perwira tinggi ini menjadi pesan kuat bahwa tidak ada satu pun personel kepolisian yang kebal hukum jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap tugas negara.
Proses hukum pidana terhadap para tersangka kini tengah disiapkan oleh pihak berwenang sembari menunggu tuntasnya seluruh rangkaian sidang kode etik bagi tersangka lainnya. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari Korps Bhayangkara dalam mengusut tuntas motif di balik penyadapan ilegal tersebut dan siapa saja pihak luar yang mungkin terlibat dalam koordinasi pengumpulan data sensitif tersebut.
Secara keseluruhan, pemecatan Ahrie Sonta menandai babak baru dalam upaya pembersihan institusi Polri dari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tinggi. Keputusan ini juga menjadi peringatan bagi seluruh jajaran kepolisian untuk senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan dan setia kepada pimpinan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
