kalselupdate.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu, termasuk jika tindakan kejahatan tersebut melibatkan oknum dari internal institusi kepolisian sendiri.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang diselenggarakan oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta. Suyudi menilai tindakan penyadapan terhadap pemimpin tertinggi negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan nyata terhadap bangsa, negara, serta institusi kepolisian yang menjunjung tinggi kedaulatan NKRI.
Menurut Suyudi, perbuatan ilegal yang dilakukan oleh segelintir oknum tersebut dirasakan sangat menyakitkan bagi seluruh jajaran kepolisian dan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa aksi itu bertujuan untuk mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan serta mencederai martabat kepemimpinan nasional.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasa terkhianati,” tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Kendati demikian, Suyudi memandang ada hikmah besar di balik terungkapnya kasus penyadapan ilegal yang menyita perhatian publik ini. Peristiwa ini dinilai mampu menyatukan kembali elemen masyarakat yang sebelumnya sempat terbelah di media sosial, karena warga menolak keras adanya upaya mencederai simbol dan pimpinan negara.
Ia menekankan bahwa menjaga kewibawaan serta muruah presiden merupakan kewajiban bersama sebagai bangsa yang berdaulat. Pihak kepolisian dipastikan tidak akan tinggal diam maupun merasa gentar sedikit pun dalam menghadapi pihak mana pun yang mencoba merusak benteng kedaulatan Indonesia.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” ujar Suyudi.
Suyudi menegaskan bahwa satu-satunya rasa takut yang dimilikinya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seluruh jajaran kepolisian siap berada di garda terdepan untuk memproses hukum siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran hukum yang merugikan kedaulatan negara.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Kapolda Banten itu juga mengajak seluruh pemuda dan elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan serta mempererat silaturahmi nasional. Langkah konsolidasi ini dinilai sangat krusial untuk mengawal agenda besar pembangunan bangsa dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Ia menyuarakan harapannya agar wadah pemuda nasional dapat terus konsisten menjadi benteng demokrasi yang kokoh dan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah bangsa yang perlu dibenahi bersama dengan semangat soliditas dan kebersamaan.
Perkembangan penanganan perkara yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini telah berlanjut pada penetapan empat orang tersangka utama. Para tersangka diduga kuat terlibat langsung dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat lainnya.
Keempat orang tersangka dalam kasus ini terdiri atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan berbagai alat bukti yang sah serta mendalami keterangan dari banyak pihak terkait.
Dari empat tersangka tersebut, tiga di antaranya telah resmi menjalani penahanan di Markas Komando Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ketiga tersangka yang ditahan yaitu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Sementara itu, untuk tersangka Irjen Slamet Uliandi, penyidik Bareskrim Polri belum melakukan penahanan fisik. Hal ini disebabkan kondisi kesehatan yang bersangkutan yang masih memerlukan perawatan medis pasca mengalami serangan stroke.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian, praktik penyadapan ilegal tersebut teridentifikasi telah berlangsung sejak tahun 2025. Terungkapnya kasus ini juga beruntut pada langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sejauh ini, tim penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa sedikitnya 13 orang saksi guna membuat terang tindak pidana tersebut. Saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa meliputi saksi ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, ahli hukum pidana, serta sejumlah anggota kepolisian yang diduga mengetahui alur peristiwa penyadapan tersebut. Penanganan kasus ini dipastikan terus berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
