kalselupdate.id — Kementerian Keuangan resmi mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan posisi fiskal negara masih terkendali dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 2,02 persen.
Kinerja pendapatan negara hingga Oktober 2026 tercatat mencapai Rp2.618 triliun atau mencakup 83 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh penerimaan pajak yang meningkat sebesar 23,2 persen secara tahunan, sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi serta efektivitas sistem perpajakan. Selain itu, realisasi restitusi pajak mengalami penurunan signifikan sebesar 38,7 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp208,7 triliun.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) membukukan pertumbuhan sebesar 37 persen secara tahunan dengan nilai mencapai Rp551,8 triliun. Angka ini bahkan telah melampaui target yang dipatok dalam APBN tahun ini, yang utamanya disumbang oleh surplus Bank Indonesia serta penerimaan dari penertiban kawasan hutan yang bersifat satu kali atau one-off sebesar Rp55 triliun.
Realisasi belanja negara juga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh besarnya pembayaran subsidi dan kompensasi kepada badan usaha milik negara seperti PLN dan Pertamina yang mencapai Rp415,8 triliun. Kenaikan volume BBM bersubsidi sebesar 9,5 persen serta pupuk sebesar 9,7 persen menjadi faktor utama yang membebani pos anggaran tersebut sepanjang tahun berjalan.
Meskipun menghadapi tantangan dari sejumlah asumsi makroekonomi yang meleset, termasuk rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) yang mencapai US$94,4 per barel serta nilai tukar rupiah yang melemah, pemerintah tetap mempertahankan target defisit sebesar 2,85 persen terhadap PDB hingga akhir tahun. Pemerintah menilai posisi fiskal saat ini masih memiliki ruang untuk menghadapi volatilitas ekonomi global yang terus berkembang.
Terkait pembiayaan, pemerintah telah melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target tahunan. Sempat terjadi tekanan pada pasar SBN pada pertengahan Oktober 2026 terkait wacana klasifikasi pasar saham Indonesia, namun minat investor tercatat kembali pulih dengan peningkatan penawaran yang signifikan pada lelang awal November 2026.
“Angka defisit yang tergolong rendah hingga Oktober 2026 turut terbantu oleh faktor restitusi pajak yang lebih rendah dan tidak bertambahnya angka belanja kompensasi energi sejak Agustus 2026,” ujar tim peneliti dalam laporan evaluasi ekonomi terkini.
Analisis fiskal menunjukkan bahwa jika restitusi pajak kembali ke level normal serta belanja kompensasi energi terus berlanjut sesuai tren tujuh bulan pertama tahun ini, defisit dapat mendekati level dua persen terhadap PDB. Namun, pelandaian harga minyak dunia di pasar global diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi pemerintah dalam mengelola beban subsidi energi di masa mendatang.
Sementara itu, dinamika korporasi juga mewarnai performa ekonomi, seperti pertumbuhan laba bersih PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mencapai 20 persen secara tahunan hingga Oktober 2026. Di sektor pertambangan, PT Timah Tbk juga tengah memacu eksplorasi cadangan mineral untuk mengatasi keterbatasan umur tambang yang kini diperkirakan tersisa sepuluh tahun, di tengah defisit pasokan logam timah global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah juga mulai menata kebijakan ekspor komoditas melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan mengawasi ekspor kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Rencana pengenaan biaya layanan ekspor ini ditargetkan mulai berjalan penuh saat portal pemantauan National Data Intelligence (NADI) beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola ekspor nasional.
