kalselupdate.id — Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi mengumumkan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon hakim dari jalur Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2026. Perubahan agenda rekrutmen aparatur peradilan tersebut diterbitkan secara resmi oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung melalui Surat Pengumuman Nomor: 26/SEK/PENG.KP1.1.2/XI/2026 pada Jumat (6/11) di Jakarta.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Penyesuaian jadwal ini menyasar sejumlah tahapan seleksi penting, mulai dari agenda penelusuran rekam jejak dan uji publik, penyelenggaraan seleksi kompetensi bidang berbasis sistem komputer, hingga jadwal pelaksanaan tes wawancara dan psikotes akhir.

“Dengan ini disampaikan perubahan dan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Hakim dari Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2026,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Mahkamah Agung.

Berdasarkan pengumuman resmi tersebut, tahapan awal proses rekrutmen yang mencakup jadwal pengumuman dan pendaftaran calon peserta dipastikan tidak mengalami pergeseran tanggal. Periode pengumuman dan registrasi pendaftaran bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan MA maupun badan peradilan di bawahnya tetap dibuka mulai 1 Oktober hingga 2 November 2026. Tahapan seleksi administrasi berkas pelamar juga tidak berubah, yakni tetap berlangsung sejak 2 Oktober sampai 3 November 2026.

Panitia seleksi menjadwalkan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 5 November 2026. Bagi peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kelulusan administrasi, panitia memberikan hak sanggah mulai 6 hingga 10 November 2026 melalui situs resmi rekrutmen MA di https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/. Jawaban terhadap sanggahan peserta akan diberikan pada 11 sampai 13 November 2026, yang kemudian disusul dengan pengumuman kelulusan pasca-sanggah pada 16 November 2026.

Penyesuaian jadwal secara nyata mulai tampak pada tahapan profiling, uji publik, serta penyampaian pendapat dari masyarakat. Agenda penjaringan rekam jejak dan penerimaan masukan publik yang awalnya direncanakan berakhir pada 13 November 2026 diputuskan diperpanjang hingga 15 November 2026, setelah dibuka sejak 5 November 2026. Penambahan waktu ini memberikan kesempatan yang lebih leluasa bagi masyarakat luas untuk memberikan penilaian objektif terhadap para kandidat.

Pergeseran paling signifikan terjadi pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Ujian substansi hukum dan teknologi informasi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang sebelumnya dijadwalkan pada 9 hingga 10 November 2026 diundur menjadi tanggal 18 sampai 19 November 2026. Pada tanggal yang sama, yakni 18 hingga 19 November 2026, MA juga akan melangsungkan tes tertulis yang jadwal aslinya direncanakan pada 11 sampai 12 November 2026.

Seiring penyesuaian pelaksanaan SKB, jadwal pengumuman kelulusan profiling, uji publik, penyampaian pendapat masyarakat, serta hasil nilai SKB ditetapkan serentak pada 27 November 2026. Peserta yang dinyatakan memenuhi ambang batas kelulusan berhak melanjutkan langkah mereka menuju babak penyaringan berikutnya yang menguji kesiapan mental, psikologi, serta integritas profesi peradilan.

Tahapan berikutnya adalah seleksi psikotes dan wawancara mendalam yang juga mengalami penyesuaian durasi waktu. Bila sebelumnya ujian psikotes dan wawancara dirancang terlaksana pada 7 hingga 11 Desember 2026, panitia kini menetapkan pelaksanaan baru pada rentang 6 sampai 12 Desember 2026. Rentang waktu yang lebih panjang ini disiapkan untuk memastikan proses pendalaman kepribadian dan kompetensi kandidat berlangsung secara komprehensif.

Rangkaian panjang pengadaan calon hakim dari kalangan internal aparatur peradilan ini akan bermuara pada penetapan hasil final. Berdasarkan kalender seleksi terbaru, pengumuman kelulusan akhir calon hakim dijadwalkan berlangsung pada 31 Desember 2026. Panitia mengimbau seluruh aparatur MA yang menjadi peserta seleksi agar terus memantau kanal informasi resmi rekrutmen secara saksama agar tidak tertinggal instruksi teknis selama proses seleksi berlangsung.