kalselupdate.id — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang terlibat dalam rangkaian aksi demonstrasi berujung kerusuhan yang melanda Paris dan sejumlah kota di Prancis. Kepastian mengenai kondisi WNI tersebut diperoleh dari hasil koordinasi dan pemantauan berkala yang dijalankan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris menyusul pecahnya aksi anarkis di beberapa kawasan.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa otoritas perwakilan Indonesia di Prancis terus memantau eskalasi keamanan guna memastikan keselamatan masyarakat Indonesia yang bermukim maupun berkunjung ke negara tersebut.
“Berdasarkan catatan KBRI Paris, sejauh ini tidak terdapat WNI yang terlibat dalam demonstrasi,” ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu RI Heni Hamidah dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Heni menjelaskan, unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Sejumlah fasilitas dan aktivitas publik terganggu, mulai dari penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah, hambatan pada operasional transportasi umum, hingga kemacetan parah akibat penutupan jalur jalan raya.
Melihat kondisi keamanan yang rentan, KBRI Paris telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah akreditasi untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta secara aktif menyimak informasi resmi dari otoritas keamanan Prancis, menjauhi titik-titik konsentrasi massa, serta tidak mendatangi lokasi unjuk rasa demi menghindari bahaya fisik.
Selain itu, masyarakat Indonesia diimbau untuk segera menyesuaikan jadwal dan rute perjalanan harian apabila rute yang biasa dilewati mengalami penutupan atau pengalihan jalan. Guna mengantisipasi situasi genting, perwakilan RI menyiagakan saluran darurat hotline KBRI Paris pada nomor telepon +33-6-2112-2109 yang siap menerima laporan sewaktu-waktu.
Gelombang demonstrasi di Paris dan kota-kota lain di Prancis tersebut berkembang menjadi kericuhan massal setelah massa terlibat bentrokan keras dengan petugas keamanan. Kericuhan kian memburuk saat sekelompok demonstran melakukan pembakaran fasilitas umum hingga penjarahan terhadap toko-toko di sepanjang jalan utama.
Aparat penegak hukum setempat bertindak tegas dengan menahan sekitar 1.200 orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan dan penjarahan. Kericuhan tersebut turut menyebabkan sedikitnya 150 petugas kepolisian mengalami luka-luka saat berusaha meredam kerumunan massa yang bertindak anarkis.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengutuk keras gelombang kekerasan yang ia nilai telah berada pada tingkatan intensitas sangat ekstrem. Lecornu secara langsung mengunjungi barisan personel kepolisian yang bertugas mengamankan pusat kota Paris pascainsiden bentrokan dan aksi penjarahan toko.
“Sebuah keajaiban jumlah korban tidak lebih tinggi dari ini,” ujar Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu saat mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat kota Paris usai bentrokan dan penjarahan, Minggu (18/10/2026).
Hingga saat ini, aparat keamanan Prancis terus disiagakan di berbagai lokasi strategis untuk mencegah berulangnya bentrokan serupa. Di sisi lain, KBRI Paris terus memantau dinamika pascademonstrasi dan menjalin komunikasi intensif dengan komunitas WNI demi memastikan situasi tetap terkendali dan aman bagi seluruh warga.
