kalselupdate.id — Pemerintah Indonesia secara resmi membantah kabar yang menyebutkan adanya penolakan terhadap tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas Datin Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, di Jakarta pada Rabu (14/10/2026), sebagai respons atas spekulasi mengenai belum adanya respons resmi dari Jakarta.
Honi menegaskan bahwa hingga saat ini komunikasi antara kedua negara masih terus berlangsung secara intensif melalui jalur diplomatik Kementerian Luar Negeri. Proses ini memang membutuhkan waktu karena terdapat sejumlah parameter teknis dan koordinasi lintas instansi yang harus diselesaikan sebelum bantuan tersebut dapat dioperasikan secara efektif di lapangan.
“Jadi, bukan tidak ada kata kita menolak. Tidak. Karena ini untuk kepentingan masyarakat kita juga dan kita mengapresiasi tawaran itu, semuanya masih berproses, tentunya banyak hal yang didiskusikan di situ,” tegas Karo Humas Datin Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana.
Dalam penjelasannya, pemerintah menekankan bahwa setiap tawaran bantuan dari negara sahabat sangat diapresiasi. Namun, mekanisme penerimaan bantuan tersebut harus melalui protokol yang ketat agar selaras dengan kebutuhan operasional di wilayah terdampak. Jika nantinya kesepakatan tercapai, pemerintah telah menyiapkan skema koordinasi yang melibatkan berbagai lembaga teknis terkait di dalam negeri.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memegang kendali utama dalam aspek operasional penanggulangan bencana di lapangan. Sementara itu, jika bantuan yang diberikan mencakup aset militer seperti pesawat atau personel khusus, koordinasi akan diperluas hingga melibatkan pihak Kementerian Pertahanan guna memastikan integrasi operasional yang lancar, serupa dengan pola kerja sama yang pernah dilakukan dengan pemerintah Jepang sebelumnya.
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, sempat menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu tanggapan resmi dari Indonesia terkait tawaran bantuan tersebut. Malaysia diketahui telah menawarkan bantuan berupa satu unit pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta personel pendukung untuk membantu memadamkan api yang menyebabkan kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tawaran ini disampaikan langsung saat kunjungan resmi pihak Malaysia ke Jakarta beberapa waktu lalu.
Meskipun pihak otoritas Malaysia sempat menyampaikan rasa optimisme bahwa Indonesia mungkin belum memerlukan bantuan tersebut, pemerintah Indonesia memastikan bahwa proses komunikasi tetap berjalan. Pemerintah berjanji akan segera memberikan pembaruan mengenai hasil diskusi tersebut setelah seluruh tahapan koordinasi diplomatik selesai dilakukan.
Di sisi lain, isu karhutla saat ini menjadi perhatian serius berbagai pihak di Indonesia, termasuk jajaran legislatif di Kalimantan yang menyoroti pentingnya penanganan cepat di lapangan. Pemerintah pusat terus mengimbau semua pihak, termasuk kepala daerah, untuk tetap fokus pada upaya pemadaman dan tidak menciptakan polemik yang dapat mengganggu konsentrasi penanganan bencana di tengah situasi yang mendesak.
Secara keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk menempatkan keselamatan masyarakat di atas segala pertimbangan lainnya dalam penanganan karhutla. Langkah diplomasi yang dilakukan saat ini adalah bagian dari upaya memastikan bahwa setiap bantuan internasional yang diterima nantinya benar-benar memberikan dampak signifikan bagi percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda sebagian wilayah Indonesia.
