kalselupdate.id — Kepala Staf Militer Israel atau IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dilaporkan telah berulang kali menolak perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran. Penentangan ini terjadi di tengah dinamika politik Israel yang sedang mengalami ketidakpastian serta pergeseran peta kekuatan di kawasan Timur Tengah. Laporan mengenai perselisihan antara pucuk pimpinan pemerintahan dan otoritas militer tersebut mengemuka setelah Netanyahu menghadapi tantangan dalam upaya memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan umum di Israel.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Menurut laporan dari televisi Israel, Channel 12, ketegangan antara Netanyahu dan Zamir memuncak dalam serangkaian pertemuan strategis yang dilakukan sebelum pemilihan umum berlangsung pada 27 Oktober lalu. Berbagai sumber anonim menyebutkan bahwa sang kepala staf militer meyakini rencana serangan yang diinstruksikan oleh Netanyahu merupakan langkah yang tidak bijaksana. Zamir menilai tindakan tersebut berisiko memicu eskalasi konflik yang tidak diinginkan, terutama ketika stabilitas politik domestik sedang terguncang dan dukungan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, mulai menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati.

Situasi ini dipandang semakin rumit dengan adanya ketidakpastian di Gedung Putih pasca-pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat, yang menyebabkan keinginan Washington untuk terlibat dalam konfrontasi militer dengan Iran tampak berkurang. Zamir khawatir bahwa tindakan sepihak dari Israel dapat dianggap sebagai kesalahan perhitungan fatal yang justru memberikan alasan bagi Iran untuk membalas dengan serangan terbuka ke wilayah Israel. Kekhawatiran tersebut mendasari sikap tegas Zamir dalam menghalangi ambisi militer yang didorong oleh perdana menteri.

“Kami tidak mengomentari apa yang dikatakan dalam musyawarah keamanan tertutup,” ujar perwakilan dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam menanggapi laporan perselisihan tersebut.

Laporan dari media internasional seperti New York Times juga memperkuat narasi bahwa Netanyahu telah berupaya selama beberapa minggu untuk mengatur serangan udara baru ke Iran. Namun, langkah tersebut kerap terbentur oleh sikap resistensi dari petinggi militer. Selain Zamir, terdapat pula laporan mengenai upaya Netanyahu bersama kepala Mossad, Roman Gofman, untuk menginisiasi operasi tertentu terhadap Iran sesaat sebelum pemilu. Rencana tersebut dikabarkan batal setelah ada tindakan yang dinilai gegabah oleh seorang agen keamanan hingga memicu perhatian dari pihak Amerika Serikat.

Meskipun demikian, pihak Kantor Perdana Menteri Israel dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut dan melabelinya sebagai berita yang bias serta tidak berdasar. Pihak pemerintah mengklaim tidak ada agenda serangan yang direncanakan sebelum pemilu dan menegaskan bahwa tidak ada perselisihan nyata antara perdana menteri dengan kepala staf militer. Di sisi lain, pihak Angkatan Pertahanan Israel (IDF) memilih untuk tetap bungkam dan tidak memberikan komentar resmi terkait laporan yang beredar luas di berbagai media tersebut.

Perselisihan internal ini memberikan gambaran mengenai kerentanan posisi politik Netanyahu yang semakin melemah setelah gagal meraih dukungan mayoritas yang mutlak. Ketegangan yang terjadi antara otoritas sipil dan militer mencerminkan betapa sensitifnya kebijakan keamanan luar negeri Israel di tengah tekanan geopolitik global. Para pengamat keamanan menilai bahwa penolakan dari jajaran petinggi militer seperti Zamir merupakan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari keputusan yang dianggap terlalu berisiko dan sarat dengan kepentingan politik domestik sesaat.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai detail rencana militer yang dimaksud oleh berbagai laporan tersebut. Situasi tetap dipantau secara ketat oleh berbagai pihak karena dampaknya yang berpotensi mengubah lanskap keamanan di Timur Tengah secara drastis. Fokus publik kini tertuju pada bagaimana pemerintahan Israel akan menata kembali koordinasi antara kebijakan pertahanan dan keputusan politik di tengah krisis kepercayaan yang sempat mencuat ke permukaan melalui serangkaian laporan media tersebut.