kalselupdate.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi telah menolak permohonan dana hibah senilai Rp25 miliar yang diajukan oleh Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah. Yayasan yang dipimpin oleh Muhammad Iqdam Kholid, atau yang akrab disapa Gus Iqdam, tersebut sebelumnya mengajukan bantuan dana untuk keperluan pembangunan kawasan wisata religi serta fasilitas edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, membenarkan adanya proposal pengajuan bantuan tersebut. Menurutnya, pemerintah provinsi memang membuka kesempatan bagi kalangan mana pun untuk mengajukan permohonan bantuan. Namun, setiap proposal yang masuk harus melalui proses seleksi yang sangat ketat guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah yang tersedia.
“Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono.
Adhy menjelaskan bahwa penolakan tersebut dilakukan sebagai langkah rasional dalam pengelolaan kas daerah. Pihak pemerintah provinsi kini lebih memprioritaskan program-program yang bersifat strategis dan memiliki dampak luas bagi masyarakat umum. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama mengapa tidak semua permohonan hibah yang masuk dapat dipenuhi oleh pemerintah provinsi untuk tahun anggaran 2027 mendatang.
Dengan tegas, Adhy menyatakan bahwa permohonan dari yayasan asuhan Gus Iqdam tersebut telah dicoret sepenuhnya dari daftar penerima hibah provinsi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk tetap menjaga keseimbangan fiskal di tengah keterbatasan dana yang ada. Keputusan untuk menolak permohonan tersebut bersifat final dan tidak akan direalisasikan melalui alokasi hibah provinsi di tahun 2027.
Di sisi lain, perkembangan serupa juga terjadi di tingkat kabupaten. Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, mengungkapkan bahwa yayasan milik Gus Iqdam tersebut sebelumnya juga telah mengajukan permohonan hibah senilai Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk kebutuhan APBD 2027. Namun, usulan tersebut mendapatkan sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar.
Setelah melalui proses pembahasan di tingkat legislatif, pihak Banggar memutuskan untuk memangkas nilai bantuan tersebut menjadi Rp2,3 miliar. Langkah pemotongan anggaran ini diambil sebagai bentuk asas keadilan agar distribusi bantuan dapat merata ke berbagai pondok pesantren serta yayasan lain yang juga membutuhkan dukungan dana dari pemerintah daerah. Keputusan tersebut mencerminkan dinamika pengelolaan anggaran publik yang harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak di tengah keterbatasan alokasi dana yang tersedia bagi masyarakat luas.
