kalselupdate.id — Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola belanja negara guna mencegah kebocoran anggaran yang dinilai cukup masif. Dalam keterangannya di sela acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 400 triliun melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa.
Langkah ini diambil menyusul laporan dari sejumlah pakar pemerintah yang mengindikasikan adanya kebocoran dalam APBN dan APBD. Prabowo menyoroti bahwa sekitar 30 persen dari total belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai Rp 1.200 triliun, diduga hilang akibat praktik penggelembungan anggaran atau mark up serta tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai level instansi.
“Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun, dan saya buktikan sebentar lagi akan saya kumpulkan semua gubernur dan semua bupati, dalam waktu dekat saya akan tambah biaya, tapi biayanya harus diarahkan,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menilai ketidakefisienan selama ini terjadi karena setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan proses pengadaan barang secara mandiri. Hal tersebut mengakibatkan disparitas harga yang mencolok untuk komoditas yang sama di berbagai wilayah, yang menurutnya tidak lagi menggunakan logika ekonomi yang sehat dalam praktiknya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah pengadaan obat-obatan di lingkungan rumah sakit. Menurut pengamatan pemerintah, terdapat puluhan variasi harga untuk satu jenis obat yang sama akibat sistem pembelian yang terfragmentasi. Kondisi ini menciptakan celah yang lebar bagi praktik ketidakefisienan belanja publik, yang seharusnya dapat ditekan jika dilakukan secara lebih terintegrasi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berencana menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang terpusat. Melalui metode ini, seluruh instansi di tingkat pusat maupun daerah diwajibkan mengikuti standar harga, spesifikasi, dan kualitas yang seragam dalam setiap transaksi pengadaan barang. Prabowo optimistis bahwa rasionalisasi belanja ini tidak hanya menutup celah kebocoran, tetapi juga memberikan efisiensi yang signifikan bagi keuangan negara.
Implementasi sistem terpusat ini diharapkan dapat menghapus kebiasaan belanja masing-masing instansi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat. Dengan menyatukan sistem belanja, pemerintah menargetkan penghematan anggaran secara nasional bisa mencapai angka 40 persen dari total nilai belanja barang dan jasa yang ada saat ini. Langkah konkret ini akan segera dikoordinasikan dengan para kepala daerah agar kebijakan tersebut dapat berjalan serentak dan memberikan dampak langsung bagi keuangan rakyat.
