kalselupdate.id — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto hadir dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR RI di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Kehadiran orang nomor satu di institusi kepolisian tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan resmi terkait skandal penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto, sebuah peristiwa yang menjadi sorotan tajam publik sepanjang tahun 2026.
Dalam paparannya, Suyudi mengungkap keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi lainnya dalam rangkaian aksi penyadapan yang melanggar hukum tersebut. Pengungkapan ini menuai apresiasi dari anggota Komisi Hukum DPR yang menilai langkah Polri saat ini cukup berani dalam menuntaskan perkara yang dianggap sebagai salah satu sejarah kelam kepolisian Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya investigasi mendalam menyusul dicopotnya Listyo Sigit dari jabatannya pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo. Publik yang sebelumnya tidak menduga bahwa praktik penyadapan massal dapat terjadi di level kepemimpinan tertinggi Polri, kini menuntut pengusutan kasus hingga ke akar-akarnya, termasuk mencari tahu siapa pihak yang menjadi inisiator di balik tindakan tersebut.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU yang kemudian diteruskan kepada Kepala Divisi Hukum Polri dan direktur terkait,” tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Suyudi menjelaskan secara rinci terdapat lima tahapan dalam operasi ilegal tersebut, dimulai dari pemberian perintah, penyediaan sarana, pelaksanaan teknis penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir atau end user, hingga upaya penghapusan data untuk menghilangkan jejak. Menurut temuan sementara, Listyo Sigit diduga kuat berperan sebagai pihak yang menerima hasil sadapan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi Hukum DPR Benny K. Harman mengajukan hipotesis bahwa penyadapan ini bukan sekadar tindakan teknis, melainkan memiliki motif politik yang sangat kuat. Ia menduga adanya upaya sistematis untuk merampas kekuasaan yang sah melalui serangkaian suksesi inkonstitusional yang memanfaatkan posisi jabatan pimpinan kepolisian pada masa itu.
Benny secara khusus mendesak pihak kepolisian untuk tidak ragu dalam menjerat para tersangka dengan pasal makar. Ia menekankan bahwa dalam kasus penyadapan terhadap kepala negara, harus ada pengusutan mendalam mengenai kepada siapa informasi hasil sadapan tersebut disetorkan dan apa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para pelakunya.
Menanggapi berbagai spekulasi dan hipotesis yang berkembang, Kapolri Suyudi menyatakan bahwa seluruh uraian peran yang disampaikan masih bersifat dugaan. Proses hukum akan tetap dijalankan dengan berpedoman pada asas praduga tak bersalah dan pengumpulan fakta-fakta lapangan yang akurat untuk membuktikan kebenaran peristiwa tersebut.
Pihak kepolisian saat ini telah mengamankan para jenderal yang terlibat sejak 3 November 2026. Kepercayaan publik yang kini meningkat terhadap institusi Polri diharapkan menjadi modal utama agar penyelidikan dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan imparsial tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun yang ingin mengaburkan fakta.
Para penyidik terus bekerja untuk memastikan apakah operasi penyadapan ini merupakan inisiatif tunggal dari Listyo Sigit atau terdapat aktor intelektual lain di balik layar. Dengan menggunakan metode observasi dan pembuktian empiris, kepolisian berkomitmen untuk menyingkap seluruh kebenaran di balik megaskandal yang mengguncang stabilitas nasional tersebut.
Publik pun kini menantikan hasil investigasi final yang akan menentukan nasib para tersangka di meja hijau. Transparansi dalam pengungkapan kasus ini menjadi kunci bagi kepolisian untuk memulihkan citra institusi di mata masyarakat setelah mengalami guncangan internal yang cukup besar akibat skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
