kalselupdate.id — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini tengah melakukan penelusuran mendalam terkait sosok pemberi perintah dalam skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh publik lainnya. Hingga saat ini, sebanyak empat jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Para tersangka yang kini berhadapan dengan proses hukum meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat dengan pasal penyadapan dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penyidikan kasus ini dipastikan masih akan terus berkembang karena Polri masih memetakan potensi keterlibatan pihak lain di luar empat jenderal tersebut. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus guna mengusut tuntas motif dan pelaku intelektual di balik operasi penyadapan ilegal ini. Tim khusus yang dibentuk tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan objektif.
“Semua akan kita telusuri,” tegas Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin saat dihubungi pada Sabtu, 7 November 2026.
Langkah pembentukan tim khusus ini merupakan respons proaktif institusi Polri terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa pimpinan Polri telah mencermati dengan saksama informasi terkait kasus tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai wujud keseriusan institusi dalam merespons keresahan publik serta menjaga martabat negara dari tindakan penyadapan yang tidak sah.
Dukungan terhadap pengusutan kasus ini juga datang dari Komisi III DPR RI yang menuntut agar motif di balik penyadapan tersebut diungkap ke publik. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan kejahatan serius karena menyasar hingga 6.000 objek, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak memberikan ruang kompromi bagi siapa pun yang terlibat, baik itu pelaku lapangan maupun pihak yang memberikan instruksi.
“Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu, 7 November 2026.
Habiburokhman menambahkan bahwa besarnya skala penyadapan yang mencapai ribuan objek tersebut mengindikasikan adanya kepentingan politik skala besar. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus mengawal proses hukum ini hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diseret ke meja hijau. Polri diharapkan dapat bekerja secara profesional dalam mengungkap aktor intelektual yang memberi perintah, mengingat besarnya dampak dan kerugian yang ditimbulkan akibat skandal penyadapan ilegal tersebut.
Hingga saat ini, penyidik Polri terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait. Kasus ini dipandang sebagai ujian kredibilitas bagi institusi kepolisian dalam membersihkan internal organisasi dari praktik penyalahgunaan wewenang. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada tim khusus Polri untuk menuntaskan perkara ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
