kalselupdate.id — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dijadwalkan bakal menggelar rapat kerja bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut diagendakan secara khusus untuk membahas, mendalami, serta mengusut tuntas penanganan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Langkah tegas lembaga legislatif ini diambil sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap proses hukum yang tengah berjalan dan menyita perhatian publik nasional secara luas. Komisi III DPR menegaskan komitmen penuhnya untuk membongkar secara menyeluruh siapa dalang utama di balik aksi penyerangan siber tersebut, mengurai jaringan pihak yang terlibat, hingga mengungkap motif mendasar di balik peretasan saluran komunikasi kepala negara.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja baru dapat direalisasikan pada Kamis pekan mendatang lantaran jadwal resmi pembukaan masa persidangan DPR RI baru akan dimulai pada Selasa, 10 November 2026. Begitu masa sidang dibuka, Komisi III langsung bergerak cepat menjadwalkan pemanggilan jajaran petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan resmi.
“Rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam,” tutur Habiburokhman.
Lebih lanjut, Habiburokhman menekankan bahwa seluruh pimpinan dan anggota Komisi III DPR bertindak berdasarkan arahan tegas dari Pimpinan DPR RI untuk mengawal penanganan perkara ini hingga terungkap sejelas-jelasnya di publik. Ia memastikan proses hukum tidak boleh pandang bulu dan siapapun figur yang terbukti melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara transparan.
Sebelum rencana rapat kerja legislatif ini ditetapkan, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia telah meluncurkan penyelidikan intensif serta penyidikan mendalam terkait dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik tanpa hak, hingga tindakan peretasan atau akses ilegal terhadap sistem komunikasi pejabat tinggi negara.
Berdasarkan serangkaian alat bukti dan pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri, pihak kepolisian menetapkan empat orang tersangka dalam skandal penyadapan ini. Salah satu tersangka yang menyedot perhatian publik adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, bersama dengan sejumlah perwira tinggi kepolisian yang diduga terlibat aktif dalam tindakan penyelewengan akses tersebut.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ungkap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin saat menyampaikan keterangan resmi.
Selain mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, perwira kepolisian lain yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta serta Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso. Para tersangka disangkakan telah melakukan aksi penyadapan tanpa izin yang ditujukan secara spesifik pada nomor kontak serta saluran komunikasi pribadi Presiden Prabowo Subianto.
Melalui rapat kerja mendatang, Komisi III DPR RI mengutarakan niatnya untuk meminta transparansi menyeluruh dari Kapolri mengenai alur penanganan perkara, status penahanan para tersangka, hingga pengamanan sistem komunikasi pejabat negara agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa depan.
Kehadiran pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Dek Gam bersama jajaran pimpinan Komisi III DPR dalam rapat kerja tersebut mempertegas pengawasan ketat dari DPR RI. Penuntasan kasus penyadapan presiden ini dipandang sebagai ujian krusial bagi penegakan hukum dan perlindungan keamanan siber nasional di Indonesia.
