kalselupdate.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan dari sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di kediaman pribadinya yang berlokasi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Pertemuan tatap muka tersebut berlangsung di tengah bergulirnya pengusutan kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap informasi elektronik yang menyeret sejumlah jenderal polisi senior.
Dalam agenda silaturahmi tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara langsung memperkenalkan jajaran mantan pimpinan tertinggi korps bhayangkara kepada Presiden. Sejumlah purnawirawan jenderal bintang empat tampak hadir mengisi barisan pimpinan kepolisian lintas periode tersebut.
Jajaran mantan Kapolri yang memenuhi undangan di Hambalang tersebut antara lain Roesmanhadi, Bambang Hendarso Danuri, Surojo Bimantoro, Sutanto, Badrodin Haiti, Da’i Bahtiar, hingga Tito Karnavian. Kehadiran para senior kepolisian ini menjadi momen penting di tengah dinamika penegakan hukum internal yang sedang dihadapi institusi Polri.
Selain para purnawirawan, perwira aktif kepolisian juga hadir mendampingi jalannya pertemuan. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Asep Safrudi turut terlihat di lokasi, di mana dirinya saat ini mengemban amanat sebagai ketua tim khusus dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden dan berbagai pihak lainnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh beberapa pejabat kunci pemerintahan selama menerima rombongan kepolisian tersebut. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tampak mendampingi Kepala Negara sepanjang jalannya dialog di Hambalang.
Pertemuan ini menjadi sorotan luas mengingat Badan Reserse Kriminal Polri sebelumnya telah resmi menetapkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini terkait langsung dengan perkara dugaan peretasan, penyadapan tanpa izin, serta akses data ilegal berbasis elektronik.
Tidak hanya Listyo Sigit, penyidik kepolisian juga menetapkan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dalam pusaran kasus yang sama. Kedua pejabat tersebut adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan hasil temuan awal tim penyidik kepolisian, praktek penyadapan dan akses ilegal tersebut tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo secara pribadi. Sejumlah pejabat negara seperti para menteri kabinet, tokoh politik, kalangan pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat turut menjadi korban dari aksi ilegal tersebut.
Atas tindakan yang diusut, para tersangka dijerat dengan sangkaan pasal berlapis. Penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara.
Selain ketentuan dalam KUHP, penyidik Bareskrim Polri juga mengenakan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengancam pidana kurungan hingga 8 tahun penjara. Konstruksi hukum tersebut disusun guna mengusut tuntas tindak pidana penyadapan terhadap sistem elektronik negara.
Sikap tegas juga ditunjukkan oleh pihak Istana Kepresidenan dalam merespons penanganan perkara penegakan hukum ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tindakan pidana penyadapan ilegal dan peretasan data yang menyasar simbol negara serta pejabat publik tersebut telah dikategorikan sebagai bentuk tindakan makar.
Proses penyidikan oleh tim khusus Bareskrim Polri sampai saat ini masih terus berjalan secara mendalam. Penanganan kasus ini diharapkan mampu menuntaskan seluruh rantai pelanggaran hukum dan mengembalikan integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
