kalselupdate.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa rumor mengenai penangkapan dua mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah tidak benar. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol Asep Safrudin secara resmi menepis kabar burung yang beredar luas di tengah masyarakat tersebut pada Minggu (8/11/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Bareskrim Polri guna meluruskan simpang siur informasi yang berkembang mengenai jajaran pimpinan dan mantan pejabat tinggi kepolisian. Pihak kepolisian meminta publik agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya serta tetap memantau informasi resmi dari korps bhayangkara.
“Infonya tidak benar,” tegas Irjen Pol Asep Safrudin saat diminta konfirmasi mengenai isu penangkapan dua mantan Kapolri tersebut di Jakarta.
Meski membantah keterlibatan dua mantan Kapolri dalam penangkapan terbaru tersebut, Polri sebelumnya telah secara resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal ini. Kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya tersebut diperkirakan telah berlangsung secara terselubung sejak tahun 2025 lalu.
Adapun empat nama yang telah dijerat sebagai tersangka oleh tim penyidik kepolisian mencakup jajaran perwira tinggi dan mantan pejabat kepolisian. Daftar tersangka tersebut meliputi Mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.
Para tersangka dalam perkara penyadapan tanpa izin ini disangkakan dengan pasal berlapis guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Selain pasal dalam KUHP baru tersebut, para tersangka juga dijerat dengan Pasal 332 KUHP yang mengancam pidana penjara hingga 6 tahun. Kepolisian turut melapis tuntutan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membawa ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.
Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan mencegah adanya intervensi terhadap penanganan perkara, sebagian besar tersangka telah menjalani penahanan resmi. Tersangka Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso saat ini sudah ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Proses hukum terhadap dugaan kegiatan penyadapan tak berizin ini terus bergulir di Bareskrim Polri demi menuntaskan seluruh aspek pelanggaran hukum yang terjadi. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
