kalselupdate.id — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada pekan depan. Agenda pelantikan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekosistem lahan basah sekaligus mempercepat upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
Kepastian mengenai pelantikan pejabat tinggi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman seusai mengikuti rapat koordinasi terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/10/2026). Dudung mengonfirmasi bahwa calon pimpinan badan baru itu telah hadir secara langsung dalam pertemuan penting di Istana Kepresidenan tersebut.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut menjelaskan bahwa pembentukan BPGMN telah dipersiapkan dengan matang oleh jajaran kabinet. Keberadaan badan ini dinilai sangat mendesak demi menjawab tantangan penanganan kawasan gambut serta pesisir mangrove yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan kebakaran periodik.
“Kemudian yang kedua memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional ya. Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” ujar Dudung Abdurachman di Istana Kepresidenan.
Dudung secara terbuka membeberkan bahwa figur yang dipercaya untuk mengemban amanah sebagai nakhoda BPGMN adalah Satyawan Pudyatmoko. Sosok yang menyandang gelar profesor tersebut saat ini menduduki posisi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan, serta dipandang memiliki latar belakang keilmuan yang tepat untuk memimpin badan tersebut.
Inisiatif pendirian lembaga pengelola gambut dan mangrove ini merupakan kelanjutan dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengumpulkan para akademisi serta pakar lingkungan hidup di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026). Pembahasan intensif tersebut secara khusus membedah persoalan mendasar tata kelola lahan gambut nasional dan strategi jangka panjang agar kebakaran hutan tidak terus berulang setiap tahun.
Pemerintah menegaskan bahwa penguatan tata kelola lingkungan hidup harus bertumpu pada pendekatan ilmiah yang kokoh. Oleh karena itu, kehadiran badan khusus ini diproyeksikan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan program pemulihan ekosistem gambut serta vegetasi mangrove pesisir berjalan secara konsisten dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga sempat memaparkan bahwa operasional BPGMN akan secara intensif melibatkan para peneliti, akademisi, dan tenaga profesional berpengalaman. Sinergi multidisiplin tersebut difokuskan untuk memperkuat riset lingkungan, pemetaan kawasan rentan, serta pemutakhiran sistem peringatan dini guna memantau sebaran titik panas secara lebih akurat dan tepat waktu.
Melalui penunjukan figur ahli di bidang konservasi alam serta dukungan kelembagaan yang terfokus, pemerintah optimis penanganan lahan gambut dan mangrove di tanah air akan berlangsung lebih terarah. BPGMN diharapkan segera bergerak cepat mengimplementasikan strategi komprehensif demi menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meminimalkan potensi ancaman bencana kabut asap di masa depan.
