kalselupdate.id — Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memberikan penjelasan resmi terkait insiden kericuhan yang melibatkan petugas Satpol PP dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Kolam Renang Bulungan, Jakarta Selatan. Peristiwa yang sempat terekam kamera dan viral di media sosial tersebut dipastikan bermula dari kegiatan rutin penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima di sekitar lokasi proyek.
Pramono menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan mendalam dari Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi, mengenai urutan kejadian di lapangan. Penertiban tersebut dilakukan secara gabungan antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) guna memastikan ketertiban trotoar dan lahan publik yang selama ini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Saat petugas Dishub melakukan tindakan tegas berupa pencabutan pentil ban kendaraan yang parkir sembarangan, situasi di lapangan tiba-tiba memanas. Pramono menyebutkan bahwa ketegangan dipicu oleh adanya tindakan provokasi dari kelompok pekerja proyek yang berada di sekitar area kolam renang tersebut. Provokasi ini kemudian menyulut bentrokan fisik antara petugas Dishub dengan para pekerja di lokasi.
“Akibat provokasi itu kemudian ada bentrokan awal antara Dishub dengan para pekerja yang ada di tempat tersebut,” ujar Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
Dalam situasi yang tidak terkendali tersebut, petugas Dishub memutuskan untuk mundur dari lokasi demi meredam keributan. Namun, kondisi justru semakin memburuk karena sebagian orang di lokasi terus mengejar petugas, termasuk anggota Satpol PP yang saat itu turut mengamankan jalannya penertiban. Seorang anggota Satpol PP dilaporkan mengalami luka serius akibat dipukul menggunakan helm oleh oknum pekerja.
Petugas yang menjadi korban pemukulan tersebut segera dilarikan ke Puskesmas Kelurahan Selong untuk mendapatkan penanganan medis. Akibat tindakan kekerasan tersebut, petugas itu harus menerima enam jahitan pada bagian tubuhnya. Pramono menegaskan bahwa insiden ini merupakan bentuk tindakan premanisme yang tidak dapat ditoleransi oleh pemerintah daerah saat aparat sedang menjalankan tugas resmi.
Terkait perkembangan pasca-insiden, perwakilan dari pihak manajemen proyek dilaporkan telah mendatangi kantor Kecamatan Kebayoran Baru. Mereka menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut dan berharap agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalur mediasi. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap bersikap tegas mengenai kelanjutan kasus ini.
Pramono secara tegas menyatakan bahwa permohonan maaf dari pihak manajemen proyek tidak akan menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya menginginkan agar dugaan pemukulan terhadap petugas tetap diusut tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap aparat yang bertugas di lapangan.
Selain memberikan klarifikasi kronologi, Pramono juga meluruskan berbagai isu simpang siur yang sempat beredar di masyarakat. Ia membantah keras narasi yang menyebutkan bahwa penertiban tersebut menyasar pedagang perempuan. Menurutnya, fokus utama operasi penertiban adalah kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan dan trotoar, bukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini terus memantau proses hukum yang ditangani oleh pihak berwenang. Pramono menekankan bahwa penegakan aturan di ruang publik merupakan prioritas utama demi menciptakan ketertiban bagi seluruh warga Jakarta. Meski jalur komunikasi atau silaturahmi tetap dibuka dengan pihak manajemen proyek, aspek keadilan bagi petugas yang menjadi korban tetap menjadi poin utama yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
