kalselupdate.id — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan operasi politik di balik isu ijazah mencerminkan adanya kepanikan di lingkaran mantan kepala negara tersebut. Sikap defensif itu dinilai mengemuka seiring kian derasnya sorotan publik terhadap dokumen pendidikan keluarganya.
Tanggapan tersebut dilontarkan Ray menyusul ucapan Jokowi yang secara terbuka menyinggung keberadaan gerakan terstruktur untuk menurunkan reputasi politik atau mendegradasi nama baik keluarganya. Tudingan operasi politik itu disampaikan mantan presiden menyusul mencuatnya kembali isu ijazah milik putra sulungnya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Merespons pernyataan mantan penguasa tersebut, Ray mengaku sama sekali tidak merasa heran ataupun terkejut. Menurut pengamat politik ini, narasi yang menyudutkan pihak-pihak tak kasat mata di balik sebuah perdebatan publik telah berulang kali dipraktikkan Jokowi dalam meredam gelombang kritik sejak bertahun-tahun silam.
“Kenapa saya tidak terkejut dan tidak heran? Karena ini sudah biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan sampai sejauh ini kita belum pernah mendapatkan kejelasan siapa aktor dan siapa penunggang gelap yang dimaksud oleh Pak Jokowi, padahal sejak tiga tahun lalu kondisi seperti ini sudah sering diungkapkan,” ujar Ray Rangkuti saat dihubungi media, Sabtu (17/10).
Ray membeberkan bahwa pola melontarkan tudingan adanya aktor penunggang gelap kerap menjadi tameng ketika ruang argumentasi mulai menyempit. Kendati demikian, hingga saat ini publik dinilai tidak pernah disuguhkan kejelasan maupun bukti konkret mengenai sosok pihak yang dituding merancang skenario tersebut.
Kecurigaan Ray kian menguat lantaran pernyataan Jokowi itu terlontar di tengah eskalasi wacana politik di ranah legislatif. Ia membaca kegelisahan di kubu mantan presiden akibat membesarnya desakan penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat demi membentuk panitia khusus (pansus) yang menelusuri keabsahan ijazah Gibran.
“Ini saya kira menunjukkan bahwa ada kepanikan di lingkungan Pak Jokowi terkait dengan perkembangan ijazah ini, khususnya dorongan supaya dilakukan hak angket yang hari demi hari makin membesar, dan seperti biasa kala Pak Jokowi kehabisan argumen, nah beliau akan sampaikan pernyataan seperti ini,” ungkap Ray Rangkuti.
Lebih lanjut, Ray menyoroti rekam jejak penanganan polemik serupa pada era kepemimpinan Jokowi sebelumnya. Ia mencatat bahwa respons yang lazim diambil kekuasaan kala itu kerap bermuara pada langkah hukum formal berupa pelaporan ke kepolisian, yang dinilainya sebagai pola berulang sejak Jokowi masih berkuasa.
Sebelumnya, Joko Widodo secara terbuka buka suara menanggapi kembali bergulirnya tudingan seputar keaslian dokumen kelulusan miliknya serta sang putra. Dalam keterangannya, Jokowi berdalih tetap santai dalam menyikapi perdebatan tersebut dan tidak merasa terganggu oleh riuhnya perhatian publik.
Meskipun mengaku tenang, Jokowi secara terang-terangan mengaitkan perdebatan ijazah itu dengan manuver politik lawan. Mantan Wali Kota Solo tersebut menduga kuat adanya operasi politik terselubung yang dirancang untuk mempreteli integritas serta menurunkan martabat politik dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, Jokowi juga menduga bahwa mencuatnya kembali polemik ijazah ini memiliki tendensi untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan lain. Namun bagi kalangan pengamat, lemparan narasi operasi politik tersebut justru mengonfirmasi kegusaran di pihak mantan penguasa dalam merespons tekanan yang belum mereda.
