kalselupdate.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengambil sikap tegas serta memanfaatkan hak konstitusionalnya dalam merespons polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (9/11/2026). Langkah tersebut dinilai penting agar perdebatan publik mengenai keabsahan dokumen pendidikan sang wakil presiden tidak berlangsung berlarut-larut di tengah banyaknya persoalan strategis bangsa.
Ganjar menegaskan bahwa parlemen memiliki landasan hukum yang amat kuat berdasarkan Pasal 20 A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam regulasi tersebut, DPR menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi yang dibekali dengan instrumen khusus seperti hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat untuk merespons dinamika nasional.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengimbau para wakil rakyat agar tidak menunda penentuan hak mana yang akan dieksekusi. Menurutnya, jajaran partai politik di Senayan sudah memetakan pandangan masing-masing, sehingga komunikasi lintas fraksi perlu dipicu secepatnya demi menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Sikap tegas Ganjar ini mengemuka menyusul dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) atas gugatan yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan. Dalam putusan kasasi perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang dirilis pada Jumat (30/10/2026), majelis hakim MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Objek sengketa hukum tersebut merupakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 6 Agustus 2019. Dokumen inilah yang sebelumnya digunakan oleh Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 lalu.
Melalui putusan kasasi tersebut, MA membatalkan putusan judex facti sebelumnya, mengabulkan seluruh gugatan penggugat, serta memerintahkan agar dokumen penyetaraan yang dikuasai pihak terkait ditarik untuk dimusnahkan. Selain itu, Kemendikdasmen selaku pihak tergugat juga dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses hukum ini.
Sebelumnya, langkah hukum yang ditempuh Subhan melalui perkara nomor 62/G/2026/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sempat ditolak. Upaya banding yang diajukannya ke Pengadilan Tinggi TUN juga sempat menguatkan putusan tingkat pertama, hingga akhirnya permohonan kasasi di MA membalikkan keadaan dan mengabulkan gugatan secara penuh.
Persoalan ini kian menjadi perhatian setelah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu, hakim majelis mengungkapkan bahwa tidak ditemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi rujukan dasar penerbitan surat penyetaraan oleh kementerian terkait.
Menanggapi konstelasi hukum tersebut, Ganjar menilai dasar putusan peradilan sudah sangat jelas bagi DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan mendalam. DPR dinilai telah memahami mekanisme tata negara yang berlaku untuk menuntaskan perkara legitimasi ini secara konstitusional.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan di antara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas. DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” tegas Ganjar.
Desakan agar DPR segera bertindak diharapkan mampu mengurai kegaduhan politik yang terjadi, sehingga energi pemerintah maupun lembaga legislatif dapat kembali difokuskan pada tantangan besar ekonomi, mitigasi bencana, serta eskalasi geopolitik global yang memerlukan penanganan bersama seluruh elemen bangsa.
