kalselupdate.id — Paris – Gelombang aksi protes pelajar meluas di berbagai wilayah Prancis selama hampir dua pekan terakhir sebagai bentuk penolakan terhadap kondisi fasilitas pendidikan yang semakin memprihatinkan, kelas yang terlalu padat, serta banyaknya jam pelajaran yang hilang.
Aksi unjuk rasa yang dimotori para siswa sekolah menengah tersebut diwarnai dengan penyebaran berbagai rekaman video di media sosial yang memperlihatkan kondisi bangunan sekolah yang terbengkalai, seperti atap bocor, pemanas ruangan rusak, hingga masalah kebersihan fasilitas sanitasi.
Di Saint-Denis, kawasan pinggiran Paris yang menjadi salah satu titik pusat gerakan unjuk rasa, para murid Lycée Paul Éluard menyuarakan keluhan atas buruknya sarana dan prasarana belajar mengajar. Sementara itu di wilayah Pantin, para siswa mengeluhkan fasilitas ruang kelas yang tidak memadai, termasuk jendela yang tidak dapat dibuka meski suhu udara saat musim panas mencapai 40 derajat Celsius.
Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam mengingat Prancis merupakan salah satu negara terkaya di Eropa yang mengalokasikan anggaran cukup besar untuk sektor pendidikan. Belanja pendidikan negara tersebut tercatat mencapai 6,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar negara tetangganya di kawasan Eropa.
Namun, tingginya investasi anggaran publik tersebut dinilai tidak serta-merta berbanding lurus dengan kualitas sarana belajar di lapangan. Para pengamat dan praktisi pendidikan menyoroti sistem pengelolaan yang sangat sentralistik serta pembagian kewenangan yang rumit antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai akar persoalan utama.
Dalam struktur ketatanegaraan Prancis, pemerintah pusat di Paris memegang wewenang untuk membayar gaji para guru serta menetapkan kurikulum nasional secara menyeluruh. Di sisi lain, tanggung jawab pemeliharaan, pembangunan, dan renovasi fisik gedung sekolah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah di masing-masing tingkatan wilayah.
Pembagian tingkatan tersebut membebankan sekolah dasar kepada pemerintah komune, sekolah menengah pertama atau collège kepada pemerintah département, serta sekolah menengah atas atau lycée kepada pemerintah région. Perbedaan kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan di setiap daerah menyebabkan proses perencanaan serta eksekusi proyek renovasi berjalan lambat dan tidak merata.
Selain ketimpangan anggaran antardaerah, sebagian besar dana publik di sektor pendidikan juga habis tersedot untuk belanja pegawai dan pembayaran dana pensiun. Kondisi ini menyisakan ruang fiskal yang sangat terbatas bagi pemerintah daerah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam pemeliharaan gedung.
Data menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen gedung sekolah dasar di Prancis saat ini telah berusia lebih dari 50 tahun. Diperkirakan sekitar 10 hingga 20 persen dari total seluruh bangunan sekolah di negara tersebut membutuhkan pengerjaan renovasi skala besar agar layak dan aman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah kawasan Île-de-France, yang mencakup ibu kota Paris dan wilayah sekitarnya, sebenarnya telah mengesahkan program khusus untuk renovasi dan pembangunan gedung sekolah senilai 6,6 miliar euro untuk periode tahun 2017 hingga 2027. Melalui program ini, pemerintah setempat mengklaim bahwa sekitar dua pertiga siswa sekolah menengah atas telah menempati gedung baru atau fasilitas yang telah selesai direnovasi.
Kendati demikian, pengerjaan perbaikan tersebut dianggap belum mampu menjawab tantangan iklim yang kian ekstrem. Walaupun kendala seperti jamur dinding telah dibersihkan dan atap yang bocor telah diperbaiki, penyesuaian bangunan terhadap gelombang panas musim panas masih sangat minim. Situasi semakin diperparah dengan adanya aksi kerusuhan sosial yang merusakkan sejumlah gedung sekolah yang baru saja selesai direnovasi.
Masalah ketimpangan alokasi anggaran juga ditemukan pada jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan perhitungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pengeluaran per murid untuk sekolah dasar di Prancis masih berada di bawah rata-rata negara-negara industri, meskipun pendanaan untuk tingkat sekolah menengah atas tergolong cukup tinggi.
Para peneliti pendidikan menegaskan bahwa tingkat sekolah dasar merupakan fase krusial bagi pembentukan fondasi keberhasilan akademis anak di masa depan. Ketimpangan alokasi ini dinilai berpotensi merugikan perkembangan peserta didik sejak dini.
Menanggapi krisis tersebut, pemerintahan Presiden Emmanuel Macron berjanji untuk melakukan langkah perbaikan menyeluruh. Sejak tahun 2017, pemerintah telah memangkas jumlah murid per kelas hingga separuhnya untuk tahun-tahun awal sekolah dasar di daerah berpendapatan rendah, yang diikuti dengan pembukaan sekitar 16.000 posisi guru baru.
Sebagai respons cepat atas aksi demonstrasi yang terus berlanjut, pemerintah Prancis menjanjikan penyediaan lebih dari 3.000 guru pengganti dalam jangka pendek untuk mengatasi kekosongan kelas.
“Sebuah perangkat lunak akan digunakan untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang berada dalam situasi paling bermasalah,” ujar Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray.
Langkah ini menjadi jawaban konkret pertama dari otoritas pendidikan Prancis atas tuntutan para pelajar yang melakukan pemblokiran sekolah dan turun ke jalan demi menuntut perbaikan sarana, penambahan tenaga pengajar, dan peningkatan anggaran.
Penurunan kualitas pendidikan Prancis juga tecermin dalam laporan Programme for International Student Assessment (PISA) rilis September 2026. Laporan tersebut mencatat bahwa lebih dari sepertiga pelajar berusia 15 tahun di Prancis tidak berhasil mencapai tingkat kompetensi dasar dalam bidang matematika.
Kebijakan reformasi pendidikan tingkat menengah atas yang diusung oleh pemerintahan Macron turut menuai kritik tajam dari para murid dan guru. Langkah menghapus jalur peminatan tradisional dan menggantinya dengan sistem mata pelajaran pilihan yang fleksibel dinilai justru memicu kekacauan dalam penyusunan jadwal pelajaran.
Para siswa mengeluhkan munculnya banyak jam kosong di sela-sela jam pelajaran serta durasi hari sekolah yang menjadi semakin panjang. Permasalahan akibat keterbatasan fasilitas ini juga merembet ke jenjang perguruan tinggi, di mana sejumlah dosen melaporkan kondisi kelas yang berkapasitas 50 mahasiswa namun kekurangan tempat duduk sehingga sebagian mahasiswa terpaksa mengambil kursi dari ruangan lain atau duduk di lantai.
Masalah hilangnya jam pelajaran juga menjadi sorotan serius dalam Laporan Mahkamah Audit Prancis. Pada tahun ajaran 2023/2024, sekitar 9 persen jam pelajaran di sekolah menengah pertama atau collège negeri tidak dapat dilaksanakan, dan hanya sekitar 12 persen dari jam pelajaran yang batal mendadak pada tahun ajaran 2024/2025 yang berhasil diisi oleh guru pengganti.
Faktor kesejahteraan tenaga pengajar turut diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama kelangkaan guru. Data OECD memperlihatkan bahwa gaji guru collège di Prancis setelah 15 tahun masa kerja hanya berkisar separuh dari pendapatan yang diterima oleh guru dengan masa kerja setara di Jerman.
Kondisi ini mengikis prinsip kesetaraan dalam model sekolah republikan Prancis yang selama ini membanggakan kesempatan belajar yang sama bagi setiap anak tanpa memandang status sosial. Pada kenyataannya, keberhasilan pendidikan kini semakin ditentukan oleh latar belakang ekonomi keluarga, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi pihak yang paling sering terdampak oleh pembatalan kelas.
Di tengah tekanan keuangan negara, ruang gerak pemerintah untuk melakukan perbaikan fiskal di sektor pendidikan kian terbatas. Meskipun rancangan anggaran tahun 2027 mengalokasikan tambahan dana sebesar 1,2 miliar euro untuk Kementerian Pendidikan, pemerintah tetap berencana memangkas jumlah posisi guru dengan alasan penurunan jumlah populasi murid secara nasional.
Mendekati momentum pemilihan presiden Prancis yang tinggal enam bulan lagi, isu pendidikan ini dengan cepat bergeser menjadi komoditas pertarungan politik antarkubu. Media sosial kini tidak hanya dipenuhi video kerusakan sekolah, tetapi juga rekaman aksi demonstrasi yang menampilkan simbol-simbol politik, barikade jalanan yang terbakar, hingga bentrokan dengan aparat kepolisian.
Partai oposisi sayap kiri radikal, La France Insoumise (LFI), menjadi kelompok politik yang paling aktif menggalang dukungan di tengah gerakan protes pelajar ini. Kehadiran para anggota parlemen LFI dalam aksi pemblokiran sekolah memicu tuduhan dari pihak pemerintah bahwa oposisi sengaja mengeksploitasi kemarahan siswa untuk kepentingan politik, tuduhan yang langsung dibantah keras oleh pihak LFI.
