kalselupdate.id — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tidak ada lagi celah hukum yang dapat ditempuh oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui jalur peradilan. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya putusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mengikat secara hukum terkait persoalan tersebut. Menurut Yusril, upaya untuk membawa perkara ini ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai tidak akan membuahkan hasil karena materi perkara yang diperdebatkan serupa dengan apa yang telah diputus oleh lembaga peradilan tertinggi.
Yusril menekankan bahwa putusan MK dan MA telah bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada ruang bagi pihak manapun untuk melakukan peninjauan kembali (PK) dalam konteks ini, terutama karena posisi hukum Gibran dalam perkara sebelumnya bervariasi antara tergugat intervensi atau bukan pihak sama sekali. Ia menjelaskan bahwa mekanisme hukum yang tersedia kini sudah tertutup, dan upaya untuk melakukan pembuktian ulang di pengadilan tingkat pertama seperti PTUN dianggap tidak lagi memiliki relevansi hukum yang kuat.
“Tidak ada, tidak ada celah hukum. Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” tegas Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra.
Dalam penjelasannya lebih lanjut, Yusril menyebutkan bahwa putusan MA memuat pertimbangan hukum yang serius terkait aspek demokrasi dan kepentingan nasional. Ia menyoroti adanya penilaian mengenai pelanggaran yang dianggap membahayakan kehidupan bernegara, sehingga pertimbangan tersebut menjadi perhatian utama dalam kerangka hukum yang berlaku. Meski demikian, Yusril memastikan bahwa putusan-putusan tersebut tidak secara otomatis menggugurkan status jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden, kecuali ada proses pengunduran diri atau mekanisme pemberhentian konstitusional yang ditempuh secara resmi.
Terkait mekanisme jika terjadi pengunduran diri, Yusril memaparkan bahwa prosedur konstitusional mewajibkan Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan melakukan pemilihan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah menerima surat pengajuan tersebut. Hal ini menjadi prosedur baku jika posisi Wakil Presiden mengalami kekosongan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa ia sempat mendapatkan saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk menempuh langkah hukum atau melakukan perlawanan di PTUN terkait isu ijazah tersebut. Gibran menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan seluruh dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Langkah ini dipandang oleh Gibran sebagai bentuk transparansi dan upaya pembuktian atas keaslian seluruh berkas yang sempat dipersoalkan di ruang publik.
Di sisi lain, respons dari pihak legislatif di Senayan cukup tegas mengenai status hukum perkara ini. Para legislator menilai bahwa ranah hukum telah tuntas di tingkat MK dan MA, sehingga perdebatan kini bergeser ke arah mekanisme politik melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Politisi senior PKS di Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa seluruh fraksi di DPR memandang fakta yuridis mengenai syarat administrasi pencalonan Gibran sudah tidak lagi terpenuhi setelah adanya keputusan dari Mahkamah Agung.
Senada dengan pandangan tersebut, Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa upaya pembuktian ulang di PTUN yang direncanakan tidak akan menghentikan proses politik yang sedang berjalan di DPR. Menurutnya, DPR memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan kepastian politik bagi bangsa, terlepas dari langkah hukum apapun yang diambil oleh pihak eksekutif. Pihak PKB tetap berpendapat bahwa secara hukum, kepastian perkara tersebut sudah selesai di tingkat MA, sehingga DPR akan tetap melanjutkan sikap politik mereka sesuai dengan wewenang yang dimiliki lembaga legislatif.
Dinamika ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara upaya pembuktian yang ingin ditempuh oleh Wakil Presiden dengan pandangan politik dari anggota DPR. Meskipun pihak eksekutif melalui kementerian terkait menyatakan akan mengikuti prosedur pembuktian, desakan di Senayan agar persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme politik terus menguat. Situasi ini menempatkan persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut bukan lagi sekadar masalah administrasi, melainkan telah menjadi isu politik nasional yang melibatkan lembaga-lembaga tinggi negara.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa proses hukum akan berlanjut ke tahap baru yang dapat mengubah status hukum Gibran, mengingat pernyataan tegas dari Menteri Hukum mengenai sudah habisnya upaya hukum. Fokus publik kini tertuju pada bagaimana respons pemerintah terhadap desakan politik di Senayan, serta apakah upaya pembuktian dokumen di PTUN benar-benar akan dijalankan atau akan berhenti di tengah jalan mengingat penegasan dari berbagai pakar hukum mengenai finalitas putusan MA dan MK.
