kalselupdate.id — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, memberikan tanggapan resmi terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa di depan kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya, serta menyinggung persoalan ijazah milik orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Menanggapi hal itu, Al Muktabar menyatakan bahwa pihak Istana memandang unjuk rasa tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar terjadi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah sangat terbuka terhadap setiap bentuk masukan yang disampaikan oleh masyarakat selama dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Bapak Wakil Presiden sangat menghormati apa yang disebut dengan aspirasi dan beliau memahami itu sebagai hal yang asas demokrasi bangsa kita,” ujar Plt Seswapres Al Muktabar.
Sebagai bentuk keterbukaan, Gibran Rakabuming Raka bahkan sempat memberikan instruksi agar gerbang Istana Wakil Presiden dibuka untuk para pengunjuk rasa. Langkah tersebut diambil guna memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan massa dengan pihak Istana di dalam ruangan yang lebih representatif dan nyaman bagi kedua belah pihak.
Al Muktabar mengungkapkan bahwa dirinya telah menemui langsung sekitar 30 hingga 40 orang yang tergabung dalam aksi tersebut di depan gerbang. Dia berupaya mengajak massa untuk melanjutkan penyampaian aspirasi secara lebih mendalam melalui dialog tatap muka, namun ajakan tersebut tidak mendapat respons positif dari pihak demonstran saat itu.
Meskipun pihak Istana telah menyiapkan ruang khusus untuk pertemuan, massa aksi belum berkenan untuk masuk dan melakukan interaksi langsung sesuai tawaran yang diberikan. Hingga saat ini, Al Muktabar mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan di balik keengganan massa untuk memenuhi undangan dialog resmi tersebut.
Kendati demikian, pihak Istana tetap berpegang pada komitmen untuk transparan dalam merespons tuntutan publik. Al Muktabar menekankan bahwa setiap isu yang muncul, termasuk yang diangkat oleh massa demonstran, dapat dijelaskan sesuai dengan fakta dan realita yang ada jika dilakukan dalam ruang diskusi yang tepat.
Kejadian ini menunjukkan posisi pemerintah dalam menghadapi tekanan publik di tengah tantangan politik yang ada. Pihak Sekretariat Wakil Presiden terus memantau situasi di lapangan dan memastikan bahwa segala bentuk komunikasi publik tetap terjaga dengan etika kenegaraan yang baik.
Dialog dinilai sebagai instrumen paling efektif untuk menjembatani perbedaan pendapat antara pihak pengambil kebijakan dan kelompok masyarakat. Istana berharap ke depannya interaksi yang lebih interaktif dan konstruktif dapat terwujud untuk menghindari kesalahpahaman informasi di tengah masyarakat.
